admin web
Foto: istimewa | Dr. (HC) Jhon Tabo, SE., M.BA., dan Dr. Ones Pahabol, SE., M.M., Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan kini tengah disorot publik setelah muncul ketegangan antara Gubernur Dr. (HC). Jhon Tabo, SE.,M.BA., dan Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M.
Perbedaan pandangan terkait kewenangan penandatanganan surat resmi pemerintah memunculkan polemik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas birokrasi di provinsi hasil pemekaran itu.
Ketegangan ini mencuat setelah beredarnya pesan suara yang diduga berasal dari Gubernur JT, yang menilai tindakan Wakil Gubernur menandatangani surat tertentu sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Surat yang telah ditandatangani oleh Wakil Gubernur sudah menyalahi aturan. Ini sangat memalukan,” ujar JT dalam rekaman yang beredar.
Ia juga mengkritik usulan penerimaan pegawai yang diajukan oleh Wakil Gubernur. Menurutnya, jumlah yang diajukan terlalu besar dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tahun ini hanya seribu orang yang bisa diakomodir, dan seribu lagi di tahun berikutnya. Tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Namun, sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat pemerintahan di Papua Pegunungan berharap perbedaan pendapat itu tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Mereka mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pasangan pemimpin yang dipilih bersama oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga keharmonisan.
“Setiap pemimpin tentu memiliki cara pandang berbeda, tapi perbedaan itu sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, bukan saling menyalahkan di ruang publik,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Wamena.
“Masyarakat Papua Pegunungan membutuhkan pemimpin yang bisa memberi contoh, bukan justru memperlihatkan perpecahan.”
Baca juga: Komisi Yudisial Soroti Bupati Yahukimo, Minta Presiden Tindak Ketidakpatuhan Hukum
Menurut para tokoh, membangun komunikasi yang saling menghargai merupakan kunci utama menjaga soliditas pemerintahan di daerah baru seperti Papua Pegunungan.
Apalagi, tantangan pembangunan di wilayah pegunungan sangat besar mulai dari keterbatasan infrastruktur, SDM, hingga kesiapan birokrasi pasca pemekaran.
Ketegangan internal di tingkat pimpinan, jika tidak segera diredam, dikhawatirkan dapat menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang sedang dirintis.
“Rakyat menaruh harapan besar pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, mereka berdua harus duduk bersama dan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk ego jabatan,” ujar sumber tersebut menegaskan.
Baca juga: Pasca Dilantik Prabowo, John Tabo Ajak Semua Pihak Bersinergi Bangun Papua Pegunungan
Ke depan, publik berharap Gubernur JT dan Wakil Gubernur Ones Pahabol mampu memperbaiki pola komunikasi dan menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dalam memimpin Papua Pegunungan.
Sinergi dan rasa saling menghormati diyakini akan memperkuat fondasi pemerintahan daerah yang baru tumbuh ini, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua.
Laporan: Sony Rumainum
