Foto: istimewa | Tampak Yanni, SH., M.Sos., mewakili Komite Eksekutif mengikuti Musrenbang RKPD Otsus bersama Waket II DPRP Mukri Hamadi, SIP., dan Gubernur Papua Matius Fakhiri, SIK., MH., di Suni Hotel, Abepura.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2027 menunjukkan lonjakan kualitas dalam tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
Forum yang digelar Pemerintah Provinsi Papua pada 30 April tersebut dinilai tidak lagi sekadar formalitas tahunan, tetapi mulai mengarah pada sistem perencanaan yang terbuka, terukur, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Yanni yang hadir langsung dalam kegiatan itu memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Ia menilai forum Musrenbang kali ini mampu menjadi ruang strategis dalam menyatukan arah pembangunan lintas sektor secara lebih konkret.
“Saya sudah empat periode di DPR Papua. Baru kali ini saya melihat perencanaan yang benar-benar tertata dengan sangat baik,” ujar Yanni.
Ia menekankan, mekanisme penyerapan aspirasi dalam forum tersebut berjalan lebih jelas dan sistematis. Prosesnya transparan, sementara penentuan prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pendekatan administratif.
Selain itu, setiap program yang dirancang dinilai telah memiliki arah pertanggungjawaban yang tegas, sehingga aspek akuntabilitas menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya.
Baca juga: Yanni Tekankan Pencegahan, Wamenkes Percepat Penanganan TBC di Papua
Menurut Yanni, perubahan ini menunjukkan adanya kematangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia melihat keseriusan pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan yang direncanakan benar-benar dapat diukur dampaknya dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Musrenbang Papua 2027 juga dinilai berhasil memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, lembaga otsus, hingga tokoh masyarakat, membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan.
Dalam forum tersebut, Yanni hadir sebagai bagian dari Komite Otonomi Khusus Papua bersama Billy Mambrasar. Ia bahkan mendapat posisi strategis dengan duduk satu meja bersama gubernur, wakil gubernur, serta Ketua DPR Papua.
Menurutnya, hal itu mencerminkan adanya pengakuan pemerintah daerah terhadap peran komite otsus dalam mengawal kebijakan agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Yanni juga menilai tema pembangunan tahun 2027 yang menekankan integrasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif sudah berada pada jalur yang tepat. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal dinilai mampu menjawab tantangan Papua ke depan.
“Perencanaannya sudah serius dan terarah. Kalau pola ini dijaga, pembangunan Papua bisa lebih merata dan berdampak langsung,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada perencanaan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Perencanaan sudah baik. Sekarang yang dibutuhkan adalah disiplin dalam menjalankan, supaya tetap berpihak pada rakyat Papua,” tegasnya.
Laporan: M. Irfan
