Foto: Roy | Tampak Ketua I MRP Papua Pdt. Robert Horik, MA., ketika memimpin Pansus Afirmasi ke Jakarta bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI. Maruli Simanjuntak di Mabes AD, Jakarta Pusat, (22/11/24).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Tekanan publik terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) kian menguat. Elemen masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dari wilayah Tabi-Saireri secara terbuka mendesak digelarnya rapat akbar guna menguji transparansi kinerja dan pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.
Desakan ini datang dari spektrum luas tokoh adat, pemuka agama, perempuan, pemuda, mahasiswa hingga kalangan intelektual yang menilai MRP perlu segera membuka ruang dialog publik.
Baca juga: MRP Soroti Sikap Bupati Biak, Pembangunan Batalion 858 Tetap Jalan di Tengah Sengketa Tanah Adat
Mereka meminta forum terbuka digelar pada April 2026 di Kota Jayapura sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
Dorongan tersebut tertuang dalam dokumen resmi yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi (DEPMATA), Ismael Isack Mebri, pada Jumat (27/3).
Dalam dokumen itu ditegaskan, masyarakat membutuhkan penjelasan langsung terkait capaian, peran, serta fungsi MRP dalam mengawal implementasi Undang-Undang Otsus Papua.
Tak hanya soal kinerja, sorotan tajam juga diarahkan pada transparansi anggaran. Publik menuntut kejelasan penggunaan dana yang selama ini dikelola MRP, di tengah harapan besar terhadap peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Baca juga: Tokoh Adat Tabi Desak MRP Evaluasi Kinerja, Soroti Aspirasi OAP
“Rapat terbuka menjadi penting agar rakyat mengetahui secara jelas sejauh mana MRP bekerja dan berkontribusi terhadap pembangunan OAP,” demikian pernyataan dalam dokumen tersebut.
Surat permohonan ini akan diperkuat dengan tanda tangan berbagai elemen masyarakat Tabi–Saireri sebelum resmi diserahkan ke kantor MRP Papua dalam waktu dekat.
Sebagai koordinator aspirasi, Ondofolo Ismael Isack Mebri menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk tekanan politik, melainkan panggilan moral untuk memperkuat akuntabilitas lembaga.
Ia berharap MRP Papua merespons secara terbuka dan tidak menghindari dialog publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan implementasi Otsus benar-benar berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua.
Laporan: Roy Hamadi
