Foto: Irfan | Ketua DPRK Pegunungan Bintang Gutinus Wasini, didampingi Ketua Fraksi Demokrat, Epensius Deal dan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Mevionus Tapyor.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — DPRK Pegunungan Bintang memastikan tidak tinggal diam. Aspirasi penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan pos TNI di 34 distrik dan 277 kampung akan dikawal hingga ke pemerintah pusat.
Ketua DPRK Pegunungan Bintang, Gutinus Wasini, menegaskan lembaganya memiliki tanggung jawab untuk membawa suara masyarakat ke tingkat pengambilan kebijakan.
“Aspirasi ini akan kami kawal dan kami koordinasikan dengan pemerintah pusat, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi daerah,” tegasnya.
Baca juga: Aspirasi Warga Menguat, DPRK Pegunungan Bintang Tolak Ekspansi Pos Militer
Menurut Wasini, setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. DPRK tidak ingin ada keputusan yang justru berpotensi merugikan warga sipil di Pegunungan Bintang.
Ia juga mendorong pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil langkah. Dialog terbuka dengan masyarakat dinilai menjadi kunci sebelum rencana pembangunan pos militer direalisasikan.
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRK Pegunungan Bintang, Epensius Deal. Ia menegaskan, gelombang penolakan masyarakat sudah meluas dan tidak bisa diabaikan.
Baca juga: Sidang Tahunan Klasis Okbab GIDI Teguhkan Iman dan Persatuan di Pegunungan Bintang
Menurutnya, kekhawatiran warga cukup beralasan. Kehadiran pos militer hingga ke tingkat kampung dinilai berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari berkebun, berburu, hingga mencari nafkah.
Epensius mengingatkan, suara penolakan itu tidak boleh disalahartikan.
“Ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Ini adalah aspirasi masyarakat yang harus didengar,” ujarnya.
DPRK berharap pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dapat duduk bersama masyarakat untuk membahas rencana tersebut secara terbuka dan transparan.
Lembaga legislatif itu menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga lahir keputusan yang benar-benar mempertimbangkan keamanan dan kepentingan masyarakat Pegunungan Bintang.
Laporan: M. Irfan
