Foto: Irfan | Ketua DPRK Pegunungan Bintang Gutinus Wasini, bersama Ketua Fraksi P-DIP, Mevionus Tapyor
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Rencana pembangunan pos militer hingga ke tingkat distrik dan kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang menuai penolakan tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
Lembaga legislatif itu secara resmi menyatakan tidak setuju atas wacana penempatan pos militer di 34 distrik dan 277 kampung di wilayah tersebut.
Ketua DPRK Pegunungan Bintang, Gutinus Wasini, menegaskan bahwa sikap penolakan ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut, keputusan tersebut merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat yang berkembang luas di daerah itu.
Menurutnya, kondisi sosial di Pegunungan Bintang selama ini relatif aman. Warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, baik sosial maupun ekonomi, tanpa gangguan berarti.
Karena itu, rencana pembangunan pos militer hingga ke kampung dinilai berisiko mengubah situasi yang sudah kondusif.
“Kalau sampai ditempatkan ke kampung-kampung, itu justru bisa mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk berkebun dan mencari nafkah,” tegas Wasini.
Ia menilai, kehadiran aparat keamanan sebaiknya difokuskan di ibu kota kabupaten. Penyebaran hingga ke seluruh distrik dan kampung dinilai tidak mendesak.
Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan paling dirasakan oleh masyarakat sipil, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Pegunungan Bintang, Mevionus Tapyor. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada kebutuhan dan suara masyarakat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru membangun pos baru secara menyeluruh. Evaluasi terhadap pos militer yang sudah ada dinilai lebih relevan.
“Lihat dulu kondisi riil di lapangan. Tidak semua wilayah membutuhkan kehadiran aparat keamanan,” ujarnya.
DPRK menegaskan, penolakan ini merupakan sikap resmi lembaga yang mewakili masyarakat Pegunungan Bintang, sekaligus upaya menjaga stabilitas sosial yang selama ini terpelihara.
Laporan: M. Irfan
