Foto: istimewa | Tampak Dixon Ohee, Koord Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU), ketika menyerahkan aspirasi dari aksi unjuk rasa di kantor DPRK, Senin (29/6), yang diterima Ketua DPRK Ruddy Bukanaung, didampingi wakil ketua Petrus Hamokwarong dan Nelson Yohosua Ondi.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Puluhan anggota Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU) Kabupaten Jayapura menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRK Jayapura, Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPRK segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus mengawal transparansi pengelolaan paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Dixon Ohee meminta Bupati Jayapura memaparkan secara terbuka seluruh paket pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026, termasuk pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
FPAKU juga menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jayapura bersikap transparan terhadap seluruh paket pengadaan barang dan jasa yang dikelola masing-masing instansi.
Salah satu perwakilan FPAKU, Menasse Bernard Taime meminta agar paket pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus diprioritaskan kepada pengusaha asli Khenambay Umbay asal Kabupaten Jayapura melalui mekanisme kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
Tidak hanya itu, mereka juga meminta seluruh proyek yang bersumber dari APBN di wilayah Kabupaten Jayapura, baik yang sedang maupun belum dikerjakan, wajib melibatkan pengusaha asli Khenambay Umbay sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Baca juga: Demo Guru PAUD-TK Berujung Mediasi, DPR Jayapura Desak Insentif dan TKD Segera Dibayar
Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak DPRK Jayapura mendorong Bupati Jayapura segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Jayapura. Mereka juga menginginkan ketentuan mengenai pemberian paket pengadaan dari dana Otsus kepada FPAKU dimasukkan secara jelas dalam Peraturan Bupati tersebut.
FPAKU turut mendesak DPRK agar meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera menyelesaikan pembayaran tunggakan kepada pihak ketiga yang masih tertunda sejak Tahun Anggaran 2025.
Aspirasi para demonstran diterima langsung oleh pimpinan DPRK Jayapura yang dipimpin Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, didampingi unsur pimpinan Peturs Hamokwarong dan Nelson Yohosua Ondi, serta sejumlah anggota DPRK lainnya.
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami secara kelembagaan menerima seluruh aspirasi ini. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme di lembaga akan kami jalankan sesuai prosedur. Sementara berbagai komitmen maupun janji dari pihak eksekutif kepada Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay juga akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Usai penyampaian aspirasi, perwakilan FPAKU bersama pimpinan DPRK Jayapura melanjutkan dialog dalam rapat tertutup yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Jayapura untuk membahas lebih lanjut berbagai tuntutan yang disampaikan.
Laporan: M. Irfan
