Foto: Irfan | Tampak Wakil Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Bob Banundi, mediasi Guru Honorer PAUD-KB dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Amelia Ondikeleuw di Kantor DPRK, Kamis (21/5).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Aksi unjuk rasa yang dilakukan para guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK) dan SPS di depan Gedung DPR Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kamis 21 Mei 2026, akhirnya membuahkan hasil. Setelah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai, para guru diterima untuk mengikuti mediasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
Aksi yang berlangsung sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIT itu diwarnai orasi para guru honorer yang menuntut kejelasan pembayaran insentif tahun 2025, pengadaan insentif tahun 2026 serta pembayaran Tambahan Penghasilan Daerah (TKD). Massa aksi juga meminta DPR Kabupaten Jayapura menghadirkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Amelia Ondikeleuw beserta jajarannya.
Setelah sekitar 30 menit menyampaikan tuntutan, perwakilan guru honorer akhirnya dipertemukan dengan pihak Dinas Pendidikan dalam mediasi yang difasilitasi Wakil Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura Bob Banundi di Ruang Banmus DPR Kabupaten Jayapura.
Baca juga: 1,5 Tahun Insentif Tak Dibayar, Puluhan Guru PAUD dan TK Datangi DPRK Jayapura
Pertemuan tersebut dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan Amelia Ondikeleuw bersama sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Pendidikan.
Mediasi berlangsung hampir dua jam dengan membahas berbagai persoalan terkait hak-hak guru honorer PAUD dan TK yang hingga kini belum terealisasi.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura Bob Banundi mengatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi para guru honorer dan akan meneruskannya kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan guru-guru PAUD, yakni pembayaran insentif tahun 2025, pengadaan insentif tahun 2026 dan pembayaran TKD. Itu yang menjadi dasar mereka datang menyampaikan aspirasi ke DPR,” ujarnya.
Bob menjelaskan, hasil mediasi menyepakati bahwa pembayaran insentif tahun 2025 akan dilakukan setelah transfer dana dari pemerintah pusat diterima daerah. Sementara untuk pembayaran TKD, DPR masih menunggu realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, dalam pembahasan bersama Bappeda ditemukan adanya skema anggaran melalui dana Otsus sebagaimana diatur dalam PP Nomor 106 yang mengatur alokasi khusus bagi pendidikan usia dini.
“Ke depan, pos anggaran untuk PAUD sudah bisa dijamin melalui Otsus dan DAU. Pemerintah Kabupaten Jayapura juga menganggarkan Rp400 ribu per bulan untuk skema awal insentif,” katanya.
Ia menambahkan, DPR Kabupaten Jayapura juga mendorong agar proses pencairan anggaran Dinas Pendidikan menjadi prioritas atau mandatory, sehingga pembayaran hak-hak guru dan berbagai tagihan pendidikan tidak lagi terkendala.
“Karena kami mendapat informasi ada sejumlah tagihan tahun 2025 yang SPM-nya sudah selesai, tetapi uangnya tidak tersedia sehingga menjadi utang di Dinas Pendidikan. Ini yang tidak boleh terus terjadi,” tegas Bob Banundi.
DPR Kabupaten Jayapura, lanjutnya, akan memberikan rekomendasi kepada BPKAD agar proses pencairan anggaran Dinas Pendidikan diprioritaskan demi menjamin pembayaran insentif, tunjangan guru maupun kebutuhan pendidikan lainnya berjalan lancar.
Laporan: M. Irfan
