Foto: Irfan | Koordinator Aksi Demo Damai Peduli Guru Honorer PAUD/KB dan TK, Magdalena Rumbiak, menyerahkan aspirasi para guru honorer kepada Anggota DPRK, Bob Banundi, saat aksi damai di depan Gedung Kantor DPRK, Komplek Gunung Merah, Sentani, Kamis (21/5/2026).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Sekitar 80 guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), TK dan SPS mendatangi Gedung DPR Kabupaten Jayapura di Komplek Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kamis (21/5/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait pembayaran insentif yang hingga kini belum direalisasikan pemerintah daerah.
Dalam aksi damai tersebut, para guru membawa tiga tuntutan utama, yakni pembayaran penuh insentif tahun 2025, keberlanjutan insentif tahun 2026, serta pengembalian Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) yang sempat dihentikan sejak 2023.
Koordinator aksi, Magdalena Rumbiak, mengatakan para guru honorer PAUD/TK sudah menunggu realisasi pembayaran insentif selama kurang lebih 1,5 tahun. Namun hingga Mei 2026, janji pembayaran yang berulang kali disampaikan belum juga terealisasi.
“Kami dijanjikan akan dibayar sampai Desember 2025, tetapi tidak ada realisasi. Kemudian dijanjikan lagi pada triwulan kedua tahun ini, namun sampai sekarang juga belum ada kepastian,” ujarnya usai menyerahkan aspirasi kepada Anggota DPR Kabupaten Jayapura, Bob Banundi.
Baca juga: Aktivis Jayapura Tegas Tolak Demo Ganti Ketua DPRK: Ini Bukan Suara Rakyat
Menurut Magdalena, selama ini pihaknya telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan maupun Bunda PAUD Kabupaten Jayapura. Namun, pertemuan yang dilakukan hanya sebatas perwakilan pengurus dan belum menghasilkan solusi konkret.
Ia mengaku para guru sangat terpukul dengan kondisi tersebut, sebab selama bertahun-tahun insentif guru PAUD/TK di Kabupaten Jayapura tidak pernah mengalami keterlambatan sepanjang ini.
“Dulu memang hanya Rp200 ribu, lalu naik menjadi Rp400 ribu. Tetapi setelah naik, justru tidak dibayarkan sampai sekarang. Kami merasa sangat kecewa karena sudah 1,5 tahun menunggu,” katanya.
Karena itu, para guru sepakat mendatangi DPRK Jayapura agar aspirasi mereka mendapat perhatian serius dan dikawal langsung oleh wakil rakyat.
“Kami datang supaya DPR bisa mempertemukan kami dengan dinas terkait dan membantu mengawal persoalan ini. Karena kami guru-guru tidak terlalu memahami persoalan keuangan daerah,” ucapnya.
Selain menuntut pembayaran penuh insentif tahun 2025, para guru juga meminta agar insentif tahun 2026 tetap dianggarkan serta TKD yang dihapus sejak 2023 kembali diberlakukan mulai Oktober 2026.
“Perhatian pemerintah terhadap guru PAUD dan TK harus ditingkatkan. Jangan sampai kami terus bekerja tetapi hak-hak kami tidak diberikan,” tegas Magdalena.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Aspirasi para guru diterima langsung oleh perwakilan anggota DPR Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Laporan: M. Irfan
