Foto: Irfan | Tampak aktivis Pemuda Kabupaten Jayapura, Harun Ronald Siriyei, Berto Tungkoye dan Elisa Bouway, memberikan keterangan pers, Selasa (14/4) malam di Sentani.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Sejumlah aktivis pemuda di Kabupaten Jayapura secara tegas menolak aksi demonstrasi yang mengatasnamakan masyarakat terkait tuntutan pergantian Ketua DPRK Jayapura. Mereka menilai, aksi yang berlangsung pada Kamis, 9 April 2026 di Kantor DPW Partai NasDem Papua itu tidak merepresentasikan suara seluruh masyarakat.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kota Sentani, Selasa, 14 April 2026 malam, Aktivis Pemuda Kabupaten Jayapura, Harun Ronald Siriyei menegaskan bahwa aksi tersebut hanya melibatkan kelompok terbatas dari wilayah tertentu.
“Aksi itu tidak bisa mengatasnamakan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. Faktanya hanya diikuti segelintir orang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Jayapura memiliki 19 distrik dan empat wilayah pembangunan, sehingga klaim yang membawa nama seluruh masyarakat dinilai tidak berdasar. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan dalam aksi tersebut lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu.
Baca juga: Polemik Ketua DPRK Jayapura, Tokoh Adat Tekankan Mekanisme Partai
Harun juga mengingatkan bahwa proses pergantian pimpinan DPRK telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ia menyebut, mekanisme pemberhentian Ketua DPRK hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau keputusan partai politik pengusung.
“Kalau ada ketidakpuasan, seharusnya disampaikan melalui jalur resmi, yakni lewat perwakilan DPR sesuai daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Aktivis Pemuda Sentani, Berto Tungkoye. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara asal daerah pemilihan Ketua DPRK Jayapura dengan basis massa aksi.
Menurutnya, Ketua DPRK berasal dari Dapil 2 Distrik Sentani, sementara mayoritas peserta aksi berasal dari Dapil 5 Distrik Sentani Barat.
“Artinya, aksi ini tidak mencerminkan aspirasi konstituen yang memilih pimpinan DPRK,” katanya.
Baca juga: Fraksi Nasdem Klarifikasi Isu Pergantian Ketua DPRK Jayapura
Berto menegaskan, pimpinan DPRK dipilih melalui proses demokratis dan mekanisme partai politik, bukan melalui tekanan aksi jalanan. Ia menilai, jika terdapat persoalan internal, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada partai pengusung.
“Aspirasi sah saja, tapi tetap harus mengikuti mekanisme partai,” tegasnya.
Sementara itu, Aktivis Pemuda Tanah Merah, Elisa Bouway menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Ia mengingatkan bahwa situasi keuangan daerah saat ini masih belum stabil, sehingga seluruh pihak diharapkan menjaga kondisi tetap kondusif.
“Jangan sampai aksi seperti ini justru memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Elisa juga mengimbau agar tidak ada pihak yang memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang dapat memicu demonstrasi lanjutan. Menurutnya, pergantian pimpinan DPRK merupakan kewenangan internal partai politik yang memiliki prosedur berjenjang dari daerah hingga pusat.
“Semua ada mekanismenya, tidak bisa diintervensi pihak luar,” katanya.
Para aktivis pemuda tersebut pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas daerah serta mendukung jalannya pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Laporan: M. Irfan
