Foto: istimewa | Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., saat menyampaikan jawaban eksekutif atas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Jayapura dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Jayapura, Selasa (21/7).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura menyampaikan jawaban resmi eksekutif atas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Jayapura dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Jayapura, Selasa (21/7/26).
Jawaban tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., di hadapan pimpinan dan anggota DPRK Jayapura serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Yunus Wonda menegaskan bahwa seluruh masukan, saran, serta catatan yang disampaikan Badan Anggaran DPRK menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Hari ini kami menyampaikan jawaban sekaligus respons terhadap laporan Badan Anggaran DPRK. Berbagai saran, masukan, dan catatan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.
Baca juga: DPRK Sampaikan Laporan Banggar, Bupati Yunus Wonda Siapkan Jawaban atas Sejumlah Catatan Dewan
Terkait capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Yunus Wonda menjelaskan bahwa pemerintah belum dapat menyampaikan angka final karena pelaksanaan anggaran masih berlangsung.
“Realisasi anggaran baru dapat diketahui secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran. Saat itulah capaian sebenarnya dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan DPRK sebagai bentuk penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bupati, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sekaligus menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kemitraan antara DPRK Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Laporan: M. Irfan
