DPRK Jayapura Ajak Masyarakat Adat Bersinergi Sukseskan Program Nasional di Daerah

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Foto: Irfan | Tampak Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Petrus Hamokwarong, S.IP., ketika dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (21/7). 

Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Petrus Hamokwarong, S.IP., mengajak seluruh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura untuk berperan aktif mendukung berbagai program nasional yang tengah dijalankan pemerintah, terutama Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.

banner 325x300

Menurut Petrus, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Karena itu, dukungan para pemilik hak ulayat dan pimpinan adat dinilai sangat penting agar pelaksanaannya berjalan lancar.

“Kami berharap seluruh tokoh adat, mulai dari Ondofolo, Ondoafi, kepala suku, Khoselo, Abhu Afaa hingga para kepala keret di wilayah Grime Nawa dapat bersama-sama mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Petrus kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung DPRK Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Selasa (21/7/2026).

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat ini menjadi fokus pembangunan nasional hingga ke tingkat kampung.

Sebagai wakil rakyat, Petrus menilai DPRK bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Baca juga: DPRK Sampaikan Laporan Banggar, Bupati Yunus Wonda Siapkan Jawaban atas Sejumlah Catatan Dewan

Selain itu, politisi partai Demokrat ini juga menyoroti masih terjadinya aksi pemalangan terhadap sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, maupun kantor pemerintahan. Menurutnya, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Kalau ada persoalan, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terhenti. Aspirasi bisa disampaikan melalui jalur yang tersedia, baik kepada bupati, wakil bupati, sekda maupun DPRK. Kami selalu terbuka menerima masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Petrus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia berharap masyarakat adat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung setiap program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Jayapura.

Laporan: M. Irfan

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *