Foto: Andre | Tampak Eltinus Omaleng Ketua DAP Meepago terpilih, Ketua DAP, Yakonias Swabra, Ketua DAP Wilayah Meepago, Wolter Belau, Wasekjen DAP, Yohanes Ronsumbre, mengikuti Pleno Dewan Adat Papua di Hotel Sunny Abepura, (7/4).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pleno I Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago tahun 2026 resmi ditutup dengan sejumlah rekomendasi keras yang menyasar pemerintah pusat hingga perusahaan tambang raksasa di Papua.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 6–7 April 2026 di Suny Hotel Abepura, Kota Jayapura, itu ditutup oleh Ketua DAP Wilayah Meepago, Wolter Belau. Penutupan turut didampingi Ketua Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar, serta Wakil Sekretaris Jenderal DAP, Yohanis L. Ronsumbre.
Pleno yang diikuti tujuh pimpinan Dewan Adat se-Meepago ini menjadi forum strategis dalam merumuskan sikap bersama terkait masa depan Orang Asli Papua (OAP), terutama menyangkut hak atas tanah, sumber daya alam, dan keamanan wilayah adat.
Sejumlah isu krusial dibahas dan menghasilkan rekomendasi tegas yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Dipandu oleh Ketua DAP Representasi Meepago yang baru terpilih, Eltinus Omaleng, forum ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat yang dinilai semakin terancam.
Rekomendasi hasil pleno dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DAP, Anis Ronsumbre.
Baca juga: Dewan Adat Diminta Perkuat Peran, Ancaman Eksploitasi SDA Papua Kian Nyata
Salah satu poin paling mencolok adalah desakan penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport di tanah Papua. Hal ini diminta berlaku selama perusahaan tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat.
DAP Meepago juga menuntut evaluasi total terhadap kontrak karya Freeport, dengan penegasan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan penuh dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Tak hanya itu, DAP meminta agar putra-putri Papua diberikan ruang dalam posisi strategis di perusahaan tersebut, termasuk jabatan Direktur Utama sebagai bentuk pengakuan atas kapasitas dan hak orang asli Papua.
Dalam sektor pertambangan lainnya, pleno juga secara tegas menolak rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya. Proyek tersebut dinilai berpotensi memperparah konflik dan meningkatkan instabilitas sosial di wilayah tersebut.
Isu keamanan juga menjadi sorotan tajam. DAP Meepago mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat Papua, khususnya Meepago, guna meredam konflik dan memulihkan rasa aman masyarakat sipil.
Selain itu, aparat TNI-Polri juga diminta untuk tidak lagi menempati fasilitas sipil di kampung-kampung serta segera menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.
DAP juga menyoroti maraknya eksploitasi sumber daya alam ilegal yang dinilai merusak lingkungan Papua dan mengancam masa depan generasi mendatang.
Pemerintah pusat pun didesak membuka transparansi penuh terkait pengelolaan hasil sumber daya alam Papua, termasuk pendapatan dari perdagangan karbon dan kontribusi hutan Papua terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Anis Ronsumbre menegaskan, setiap eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum nasional.
Ia juga menyebut pendekatan keamanan yang menimbulkan korban sipil sebagai pelanggaran HAM yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.
“Pengabaian terhadap keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bentuk inkonstitusionalitas kebijakan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DAP Representasi Meepago terpilih, Eltinus Omaleng, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin.
Ia berkomitmen menjaga amanah tersebut dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat Papua di wilayah Meepago.
“Kepercayaan ini akan saya jaga untuk memastikan masyarakat adat mendapatkan keadilan dari negara,” ujarnya.
Usai pleno di Jayapura, DAP Meepago akan melanjutkan agenda konferensi di Timika pada 10–12 Mei 2026. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pleno Dewan Adat se-Tanah Papua di Manokwari Selatan pada 19 Mei 2026.
Laporan: Andre Fonataba
