Foto: istimewa | Suasana audiens Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku, S.H., dengan para tenaga kesehatan Puskesmas Waibhu di ruang kerja Wabup Jayapura, Senin, (15/6).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Waibhu, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (15/6/2026), mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku, S.H.
Usai melakukan aksi dengan menutup pintu pagar puskesmas dan memasang spanduk berisi tuntutan, para tenaga kesehatan kemudian melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Jayapura di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, para nakes menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini mereka rasakan, mulai dari kepemimpinan kepala puskesmas, transparansi pengelolaan dana BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), hingga kondisi kerja yang dinilai kurang kondusif.
“Mewakili Bupati Jayapura, saya sudah menerima dan mendengarkan langsung aspirasi teman-teman tenaga kesehatan dari Puskesmas Waibhu. Saya melihat mereka tidak mungkin melakukan aksi seperti ini jika tidak ada persoalan yang perlu mendapat perhatian,” kata Haris Yocku kepada wartawan usai audiensi.
Menurutnya, salah satu tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kapasitas dan kepangkatan Kepala Puskesmas Waibhu yang dinilai belum memenuhi harapan para pegawai.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Tekan Layanan RSUD Youwari, Wabup Haris Akui Fasilitas Kesehatan Terdampak
Selain itu, para tenaga kesehatan juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana jasa pelayanan BPJS dan dana BOK yang selama ini dianggap belum terbuka.
Tak hanya itu, para pegawai juga mengeluhkan suasana kerja yang disebut berlangsung dalam tekanan sehingga berdampak pada kenyamanan bekerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Haris menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengambil keputusan secara sepihak sebelum melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terkait.
“Saya bisa langsung membenarkan ataupun menyalahkan siapa pun. Semua harus diperiksa dan diklarifikasi terlebih dahulu. Karena itu saya akan memanggil kembali perwakilan tenaga kesehatan bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan, surat tuntutan yang disampaikan para tenaga kesehatan akan diteruskan kepada Bupati Jayapura sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi lebih lanjut.
Baca juga: Pegawai Palang Kantor Dinas Kesehatan, Wabup: Itu Fasilitas Publik, Bukan Tempat Aksi
Aksi mogok kerja tersebut sempat mengganggu pelayanan kesehatan di Puskesmas Waibhu. Namun setelah dilakukan dialog dan mediasi oleh pemerintah daerah, pemalangan yang dilakukan para pegawai akhirnya dibuka dan aktivitas pelayanan kembali berjalan normal.
“Puji Tuhan, pemalangan sudah dibuka dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Waibhu sudah kembali berjalan seperti biasa,” kata Haris.
Terkait dugaan sikap arogan kepala puskesmas yang turut menjadi salah satu tuntutan pegawai, Haris meminta agar setiap tuduhan disertai bukti dan dilaporkan melalui mekanisme resmi pemerintah daerah.
“Kalau memang ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terkait tindakan atau ucapan yang tidak pantas, silakan disampaikan secara resmi kepada Bupati Jayapura untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Jayapura, lanjut Haris, berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan yang disampaikan tenaga kesehatan, termasuk menyangkut pengelolaan dana BPJS, BOK, maupun hubungan kerja di lingkungan Puskesmas Waibhu.
“Saya tidak ingin kepala puskesmas dan pegawai saling menyalahkan. Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Waibhu belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan berbagai tudingan yang disampaikan tenaga kesehatan dalam aksi tersebut.
Laporan: M. Irfan
