Foto: Irfan | Tampak Origenes Kawai, Tokoh Adat, Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, ketika memberikan keterangan pers, Jumat (14/8) siang.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Anggota DPR Papua sekaligus Ondoafi Kampung Bambar, Origenes Kawai, meminta pemerintah tidak menerapkan program nasional secara seragam di Papua. Menurutnya, setiap kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Kawai secara khusus menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut perlu disesuaikan dengan karakter dan pola konsumsi masyarakat Papua agar benar-benar memberikan manfaat.
“Papua dengan kebutuhannya sendiri tidak pas pakai program pemerintah pusat karena kondisi kita dengan kondisi mereka beda,” kata Kawai dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Menurut Kawai, kehidupan masyarakat Papua yang berada di pedalaman, pegunungan, pesisir maupun perkotaan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melihat kondisi nyata di lapangan sebelum menetapkan pola pelaksanaan sebuah program.
“Kita yang tinggal di hutan dengan yang tinggal di kota beda. Kita jalan kaki, dia pasti naik motor. Tidak sama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi. Menurutnya, masyarakat Papua memiliki sumber pangan yang berbeda dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Di makan sayur biasa. Di sana makan tahu tempe. Kalau kami mau makan tahu tempe, kami tidak punya kebun tahu tempe,” katanya.
Kawai meminta pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyesuaikan program dengan kondisi dan potensi lokal.
Ia mengkritik pola kebijakan top down yang menurutnya membuat daerah hanya menjadi pelaksana program yang telah ditentukan dari pusat.
“Jangan top down. Dari sana program baru, uangnya dari sini yang tetap pakai. Itu yang bikin kita setengah mati,” tegasnya.
Baca juga: Ramses Wally Minta Program MBG Dievaluasi Total, Usul Dana Langsung Dikelola Sekolah
Menurut Kawai, apabila program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan wajib dilaksanakan oleh daerah, maka pemerintah pusat juga harus memastikan dukungan pembiayaannya.
“Kalau programnya pusat, kasih uangnya dari pusat,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah Papua masih memiliki banyak kebutuhan pembangunan yang membutuhkan anggaran. Karena itu, program pusat yang tidak disertai penyesuaian kondisi daerah berpotensi menambah beban pemerintah daerah.
Selain soal anggaran, Kawai juga meminta pemerintah membuka ruang lebih besar bagi DPR dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui DPR seharusnya menjadi bahan penting dalam menentukan arah pembangunan di Papua.
“Aspirasi rakyat sudah ditampung sampai sudah tidak bisa muat. Selalu dengan alasan ini program wajib yang harus dilakukan,” ujarnya.
Dalam momentum peringatan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, Kawai berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan di Papua.
Ia menegaskan, kesejahteraan masyarakat Papua hanya dapat diwujudkan apabila kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
“Harapan kita ke depan, kalau Papua mau sejahtera, program untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Papua harus melihat kebutuhan Papua sendiri,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
