Foto: istimewa| Tampak Frits Ramandey, S.Sos., MH., Koordinator HAM Papua, ketika mendatangi sejumlah Mahasiswa yang sedang orasi di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (15/6).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Mahasiswa asal Kabupaten Lanny Jaya yang sedang menempuh pendidikan di Kota Jayapura menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (15/6/2026).
Aksi damai tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat keamanan.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para mahasiswa mengungkapkan keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban di tengah masyarakat.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya bersama aparat keamanan untuk menindaklanjuti setiap kasus sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menjamin proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
Menurut para mahasiswa, seluruh dugaan pelanggaran hukum maupun HAM harus diproses secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut melalui jalur demokratis.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Mereka meminta DPRK Lanny Jaya segera menggelar sidang dan pembahasan resmi terkait berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah daerah mengkaji kembali penempatan personel TNI dan Polri yang berada di sejumlah kampung, serta memusatkan keberadaan aparat keamanan di Kota Tiom atau lokasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pengamanan wilayah.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah agar lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh elemen daerah, serta melibatkan mahasiswa dalam proses pencarian solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya.
Mereka menilai pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Apa bila pemerintah mengalami kesulitan dalam memahami berbagai regulasi maupun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kami siap berdiskusi dan memberikan masukan secara konstruktif,” ujar salah satu peserta aksi.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya juga menyampaikan pernyataan sikap yang salah satunya meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan menarik personel TNI/Polri dari wilayah yang dianggap berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di hadapan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang hadir bersama staf dan rombongannya untuk menyaksikan jalannya aksi.
Baca juga: Mahasiswa Papua Gelar Mimbar Bebas di Abepura, Soroti Krisis Kemanusiaan di Dogiyai
Dokumen pernyataan sikap kemudian diserahkan secara langsung kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami menerima pernyataan sikap ini dan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku,” kata Frits Ramandey saat menerima dokumen tersebut.
Menjelang berakhirnya kegiatan, massa aksi menyampaikan seruan solidaritas bagi masyarakat yang menjadi korban berbagai peristiwa di Lanny Jaya. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara damai, demokratis, dan sesuai ketentuan hukum.
Aksi kemudian ditutup dengan yel-yel solidaritas yang dikumandangkan para mahasiswa sebelum membubarkan diri secara tertib dan kondusif.
Sementara itu, aparat kepolisian yang melakukan pengamanan memberikan apresiasi terhadap jalannya demonstrasi yang berlangsung aman dan damai.
Kapolsek Abepura bersama personel pengamanan menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta aksi karena telah menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Laporan: Sony Rumainum
