Foto: istimewa | Tampak Gubernur Matius Fakhri, Meki Nawipa, juga Wagub Lakotani, Deinas Geley, Sekda Wasuok Siep, Yakob Kareth, DPR-RI, Komarudin Watubun, Stafsus Kemendagri, Hoiruddin Hasibuan, Kapolda Jeremias Rontini, Pimpinan MRP dan TNI, disela Forum koordinasi, Selasa (12/5).
Timika, jurnalmamberamofoja.com – Para kepala daerah se-Tanah Papua berkumpul dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Kabupaten Mimika, pada 11–12 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyatukan arah pembangunan antarprovinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua.
Ketua panitia pelaksana, dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K), MH.Kes, mengatakan forum itu mempertemukan unsur pemerintah pusat, gubernur, DPRP, MRP, BP3OKP, hingga para pengambil kebijakan strategis untuk membahas masa depan pembangunan Papua secara terpadu.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan hari pertama difokuskan pada implementasi Otsus Papua pasca revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan dana Otsus tahun 2026, penguatan peran BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, hingga evaluasi penggunaan dana Otsus dari perspektif daerah.
Sementara pada hari kedua, pembahasan lebih menitikberatkan pada aspek teknis bersama perangkat daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Topik yang dibahas antara lain optimalisasi pengelolaan dana Otsus, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penguatan monitoring dan evaluasi, interoperabilitas SIPD dan SIKD, hingga kemungkinan revisi PMK Nomor 33 Tahun 2024 terkait tata kelola dana Otsus.
Baca juga: Kepala Daerah se-Tanah Papua Kumpul di Timika, Bahas Masa Depan Otsus dan Percepatan Pembangunan
Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Frits Nawipa, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang konsolidasi besar bagi seluruh pemimpin Papua untuk menyatukan visi pembangunan.
“Hari ini kita harus satukan hati, satukan langkah, dan satukan tujuan untuk melihat Papua ke depan lebih baik daripada hari ini,” katanya.
Menurut Meki, Otsus merupakan kebijakan strategis negara yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan bagi Orang Asli Papua.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kerja sama antardaerah demi kemajuan Papua secara bersama-sama.
“Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bicara dari hati untuk masa depan Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah, Hoiruddin Hasibuan, mengatakan pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak tantangan pembangunan di Papua, mulai dari kemiskinan, keterisolasian wilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Otonomi Khusus hadir sebagai instrumen afirmasi dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.
Laporan: Roy
