Foto: istimewa | Tampak Gubernur Matius D Fakhiri, SIK., SH., MH., ketika melantik 16 pejabat administrator, pengawas dan fungsional dilingkungan Pemprov Papua, Selasa (12/5) di gedung Negara, Dok V.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan reformasi birokrasi di Papua tidak boleh berjalan setengah hati. Aparatur sipil negara (ASN) diminta meninggalkan pola kerja lama dan mulai membangun birokrasi yang cepat, responsif, bersih, serta benar-benar hadir melayani masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat melantik 16 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional ahli pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Negara Dok V, Selasa (12/05/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi dan penguatan organisasi pemerintahan yang dilakukan Pemprov Papua secara bertahap berdasarkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Fakhiri mengatakan jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah dan tanggung jawab besar kepada masyarakat Papua.
“Momentum ini harus menjadi langkah strategis menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan pejabat yang baru dilantik harus mampu menunjukkan integritas, loyalitas, disiplin, dan kinerja nyata di tengah tantangan pembangunan Papua yang semakin kompleks.
Menurutnya, Papua saat ini membutuhkan ASN yang bukan hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan keberanian menjadi motor perubahan di tengah masyarakat.
“Jabatan ini adalah kepercayaan. Jadi jangan hanya duduk di balik meja, tetapi harus hadir bekerja untuk rakyat,” tegas Fakhiri.
Sebanyak 16 pejabat yang dilantik akan ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pelayanan pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan Papua.
Gubernur juga menyoroti pentingnya mendukung visi Pemerintah Provinsi Papua melalui konsep Papua Cerah atau Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.
Untuk mewujudkan visi tersebut, birokrasi di Papua diminta bekerja lebih cepat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
“ASN harus mampu menghadirkan birokrasi yang responsif, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Baca juga: 36 Pejabat Resmi Dilantik, Gubernur Papua Dorong Birokrasi Lebih Profesional dan Responsif
Selain reformasi birokrasi, Fakhiri juga mengingatkan seluruh OPD agar lebih kreatif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, setiap program pemerintah harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan tidak sekadar menghabiskan anggaran.
Ia meminta pimpinan OPD mulai menggali potensi pendapatan daerah serta menciptakan inovasi pelayanan publik agar pembangunan di Papua tetap berjalan optimal meski menghadapi tekanan fiskal.
“Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kerja nyata, inovasi, dan pengabdian terbaik bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Laporan: Sony Rumainum
