Foto: istimewa | Tampak Yanni, SH., bersama Wamenkes RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, Sp.P(K)., Yan Mandenas, S.Sos, M.Si., Anggota DPR-RI dan Wagub Papua Barat, Mohamad Lakotani,SH., M.Si.,
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Upaya penanganan krisis kesehatan di Tanah Papua memasuki fase baru. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam arah kebijakan kesehatan, dengan menempatkan pencegahan sebagai strategi utama.
Dalam talk show di TVRI Papua, Jumat (1/5/2026), Yanni menyampaikan bahwa pendekatan yang selama ini terlalu berfokus pada pengobatan harus segera ditinggalkan. Menurutnya, tanpa pergeseran ke upaya preventif, persoalan kesehatan di Papua akan terus berulang tanpa solusi jangka panjang.
“Kalau hanya mengandalkan pengobatan, kita akan selalu tertinggal. Pencegahan harus menjadi arus utama, dan itu membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas kebijakan adalah belum terintegrasinya sistem data kesehatan. Selama ini, data yang tersebar dan tidak sinkron membuat intervensi menjadi tidak tepat sasaran.
“Tanpa data yang presisi dan terpadu, kita seperti bekerja dalam gelap. Harus ada sistem berbasis identitas tunggal agar setiap kasus bisa dilacak dan ditangani dengan cepat,” ujarnya.
Yanni juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Dengan karakter sosial masyarakat Papua yang kuat, peran tokoh adat dan pemuka agama dinilai menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku hidup sehat.
“Pendekatan birokrasi saja tidak cukup. Tokoh lokal adalah ujung tombak. Mereka yang paling dipercaya masyarakat. Dari situ kita bisa mencegah TBC, kusta, HIV/AIDS, hingga malaria,” katanya.
Ia menambahkan, budaya hidup sehat yang dibangun dari lingkungan terkecil, disertai edukasi yang berkelanjutan, akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Papua yang lebih baik.
Baca juga: Arahan Presiden Prabowo Tegaskan Peran Komite Otsus, Yanni Dorong Sinergi Kepala Daerah Papua
Di sisi lain, Yanni juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Menurutnya, tantangan geografis Papua membutuhkan kebijakan khusus, termasuk pemberian insentif berbasis risiko wilayah.
“Bukan hanya jumlah tenaga medis yang kurang, tapi distribusinya juga tidak merata. Tanpa kebijakan yang berpihak pada daerah sulit, masalah ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan agar anggaran kesehatan digunakan secara lebih efisien, dengan menggeser fokus dari sektor kuratif ke promotif dan preventif.
Menurutnya, biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan pengobatan yang terus membengkak.
“Kalau anggaran habis di hilir, kita akan terus mengejar masalah yang tidak pernah selesai. Mencegah jauh lebih efektif daripada mengobati,” ujarnya.
Yanni menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan. Masyarakat yang tidak sehat, kata dia, tidak akan mampu produktif maupun bersaing.
“Kalau kita lemah di kesehatan, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, dan akhirnya tidak produktif. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Baca juga: Jejak Pengabdian Johszua Mansoben Berakhir, Yanni Sampaikan Duka Mendalam
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua harus diimplementasikan secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang jelas. Tinggal bagaimana kita menjawabnya dengan kerja nyata. Tujuan akhirnya, masyarakat Papua harus sehat lahir dan batin,” tegasnya.
Penanganan TBC Digenjot Secara Nasional
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus atau yang akrab disapa dokter Benny, menegaskan bahwa pemerintah tengah mengambil langkah luar biasa dalam menangani tuberkulosis (TBC) di Indonesia.
Ia menyebutkan, percepatan penanganan TBC menjadi salah satu program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama dengan program makan bergizi gratis untuk mengatasi gizi buruk dan stunting.
“Presiden meminta penanganan TBC dilakukan secara serius. Lebih dari 125 ribu orang meninggal akibat TBC setiap tahun. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Menurut Benny, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC setelah India. Dengan tingkat insiden mencapai 384 kasus per 100.000 penduduk, beban penyakit TBC di Indonesia tergolong tinggi secara proporsional.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi yang lebih agresif dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor hingga ke tingkat daerah.
“Kami datang ke Papua untuk memastikan strategi ini dipahami sampai ke pelaksana di lapangan. Kolaborasi lintas sektor sangat penting,” ujarnya.
Sebagai bagian dari inovasi, Kementerian Kesehatan juga memperkenalkan teknologi deteksi dini berupa alat rontgen portabel yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Alat seberat sekitar 3 kilogram itu mampu melakukan hingga 100 pemeriksaan dalam satu kali pengisian daya dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli mendatang.
Benny mengungkapkan, Papua menghadapi beban penyakit yang cukup tinggi. Sekitar 4 persen kasus TBC nasional berasal dari wilayah ini. Selain itu, kasus HIV/AIDS mencapai 17 persen secara nasional, sementara malaria mendominasi lebih dari 90 persen kasus di Indonesia.
“Ini menunjukkan Papua membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Tapi saya melihat semua pihak di sini sudah memahami persoalan dan siap bekerja bersama,” katanya.
Ia pun mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan tokoh masyarakat yang dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat penanganan masalah kesehatan di Papua.
Laporan: M. Irfan
