Foto: istimewa | Deputi Koord Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam RI, Mohammad K. Koba memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemda Boven Digoel, KPU dan Bawaslu setempat serta TNI-Polri dan Forkopimda lainnya.
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pemerintah pusat menegaskan komitmen netralitas dan kesiapan total. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Senin (4/8), dipimpin langsung oleh Kemenko Polhukam.
Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Mohammad K. Koba, menyatakan bahwa 16 kementerian/lembaga termasuk TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu telah disiagakan di bawah Desk Koordinasi Pilkada Serentak yang dibentuk melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 31 Tahun 2025.
“Desk Pilkada dibentuk untuk memastikan proses berjalan jujur dan adil. Tidak ada kepentingan politik pemerintah dalam PSU ini,” tegas Koba.
Ia juga mengingatkan penyelenggara, aparat negara, dan semua pihak untuk tetap pada jalur tugas dan fungsi masing-masing serta menjunjung tinggi netralitas.
Koba turut mengimbau pasangan calon untuk bersaing secara sehat dan mengikuti mekanisme yang sah. Sementara media diminta menjaga pemberitaan yang netral dan tidak ikut menyebarkan disinformasi.
Tokoh adat dan tokoh agama juga diminta aktif menjaga suasana damai. “Tadi PJ Bupati juga sudah menyampaikan himbauan langsung kepada para tokoh yang punya pengaruh di masyarakat,” ujar Koba.
Dari pihak penyelenggara, Ketua KPUD Boven Digoel, Adrianus P.K. Oropka, memastikan proses distribusi surat pemberitahuan pemilih sedang berlangsung. Ia menegaskan, jika ada warga yang belum menerima, bisa langsung ke TPS untuk mengambilnya.
Sementara itu, Kapolres Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana Putra, menyatakan langkah pengamanan sudah dirancang sejak awal proses, termasuk saat tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami sudah lama siapkan antisipasi. Kami ingin PSU berjalan tanpa kekerasan dan tanpa pelanggaran pidana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan hukum tetap menjadi opsi terakhir setelah upaya preemtif dan preventif dilakukan.
Pemerintah berharap PSU di Boven Digoel Hari Rabu Tanggal 6 Agustus 2025 berlangsung damai, aman, dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat di Papua Selatan.
Laporan: Sony Rum | Rilis
