Foto: istimewa | Tampak Silas Yasipa, Wakil Ketua Komisi C, DPRK Paniai, Fraksi PKB.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Gelombang desakan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat jelang kunjungan kerjanya ke Papua. Ia diminta tidak sekadar hadir secara seremonial, tetapi langsung menangani konflik kemanusiaan yang terus memakan korban sipil di Papua Tengah.
Sorotan utama tertuju pada dua wilayah, yakni Kabupaten Puncak dan Dogiyai, yang dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan dilanda kekerasan bersenjata.
Anggota DPRK Paniai, Silas Yasipa, mengungkapkan sedikitnya 9 hingga 12 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden di Kabupaten Puncak pada 13 April 2026.
“Setidaknya 9 hingga 12 masyarakat sipil menjadi korban dalam konflik bersenjata yang diduga melibatkan aparat TNI-Polri dan kelompok bersenjata,” ujarnya saat dihubungi, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, peristiwa itu terjadi di Distrik Pogoma dan Kembru saat aparat melakukan operasi pada 13 hingga 14 April. Korban, kata dia, berasal dari warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Baca juga: Wapres Gibran Kembali ke Papua, Biak Numfor Jadi Fokus Kunjungan Kerja
Selain Puncak, Silas juga menyoroti insiden di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026 yang turut menambah daftar korban jiwa.
Peristiwa itu dipicu oleh pembunuhan seorang anggota polisi yang hingga kini belum terungkap.
Namun respons aparat pascakejadian tersebut justru berujung pada jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.
“Tiga warga sipil dilaporkan tewas, termasuk seorang ibu berusia 60 tahun,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Silas mendesak agar kunjungan Wakil Presiden benar-benar difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar di Papua, terutama dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
“Ini harus menjadi agenda mendesak, bukan sekadar kunjungan biasa,” tegasnya.
Ia juga meminta pimpinan TNI-Polri segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas aparat di wilayah konflik, khususnya di Puncak dan Dogiyai.
Baca juga: Bupati Yunus Wonda: Kehadiran Wapres Bukti Perhatian Pemerintah Pusat
Desakan serupa datang dari tokoh pemuda Dogiyai, Darius Yobe. Ia meminta aparat penegak hukum bersama Komnas HAM mengusut tuntas kasus pembunuhan anggota polisi yang menjadi pemicu awal kekerasan.
Menurutnya, hingga kini kronologi kejadian masih belum jelas dan justru memicu ketegangan di tengah masyarakat.
“Awal kasusnya belum terang, termasuk siapa pelaku dan motifnya. Setelah itu situasi justru memanas,” ujarnya.
Darius menilai proses investigasi belum berjalan maksimal, meski Komnas HAM telah turun melakukan observasi di lapangan.
“Belum ada kejelasan titik kejadian perkara dan belum dibentuk tim investigasi yang kuat,” katanya.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan dan bertahap, dimulai dari kasus pembunuhan anggota polisi.
“Harus jelas dulu pelaku, motif, dan asal senjata. Setelah itu baru penanganan korban sipil dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Puncak, Tolly Wanimbo, mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan operasi militer di wilayah tersebut.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga sipil.
Menurutnya, langkah konkret sangat dibutuhkan untuk menghentikan eskalasi konflik yang terus menelan korban dari masyarakat sipil.
“Kami butuh tindakan nyata agar tidak ada lagi korban berikutnya,” ujarnya.
Laporan: M. Irfan
