Foto: Irfan / Suasana Demo Guru jenjang PAUD hingga SMA/SMK di lobby parkiran kantor bupati Jayapura
Tunjangan Guru Tertahan, Ratusan Guru di Kabupaten Jayapura Ultimatum Mogok Kerja
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Kesabaran ratusan guru di Kabupaten Jayapura, Papua, akhirnya habis. Senin, 6 Januari 2025, ratusan tenaga pendidik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK kembali memadati Lobby Parkiran Kantor Bupati Jayapura di Kompleks Perkantoran Gunung Merah. Mereka menuntut pembayaran tunjangan yang telah tertunda selama berbulan-bulan.
Aksi yang tergabung dalam Solidaritas Guru-guru Kabupaten Jayapura ini difasilitasi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura. Ratusan guru perwakilan dari 19 distrik menyuarakan tuntutan mereka dengan lantang, didampingi pengamanan ketat aparat kepolisian.
“Sertifikasi seperti TPG, tunjangan penghasilan, ULP, tunjangan khusus, TKD, dan TPP harus segera dibayarkan! Ini hak kami yang terus ditunda tanpa alasan jelas,” tegas salah satu perwakilan guru dalam orasinya.
Ini Sembilan Tuntutan
Jenderal lapangan aksi, Andreas Swewali, memaparkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang memuncak. Pada Desember 2024 lalu, mereka sudah melakukan demo serupa, namun tuntutan mereka belum juga terpenuhi. Andreas menjelaskan bahwa sembilan poin tuntutan mereka termasuk:
1. Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan III dan IV tahun 2024.
2. Tunggakan tunjangan khusus selama tujuh bulan.
3. Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi guru kontrak yang belum dibayar enam bulan.
4. Kekurangan gaji PPPK.
5. Tunggakan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi guru honorer selama 15 bulan.
“Kami sudah cukup bersabar. Jika hak-hak kami tidak segera dipenuhi, kami akan mogok mengajar sampai semua tunjangan kami dibayarkan,” kata Andreas yang juga Ketua PGRI Kabupaten Jayapura dalam orasinya di hadapan Penjabat Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana S. Hikoyabi.
Ancam Mogok Kerja
Guru-guru yang hadir dalam aksi tersebut juga membawa spanduk dan poster berisi ultimatum mogok kerja jika tuntutan tidak dipenuhi. “Bayarkan semua hak kami! Kami mendidik generasi bangsa, tapi hak kami terus terabaikan,” ujar seorang guru honorer dengan nada emosional.
Menurut Andreas, jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret, dampaknya akan sangat luas. “Tidak hanya pendidikan anak-anak yang terhenti, tetapi juga kepercayaan kami sebagai pendidik kepada pemerintah akan hilang,” tegasnya.
Tunggu Respon Pemerintah
Para guru berharap aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan pembayaran tunjangan. Mereka menuntut agar semua pembayaran dilakukan sesuai aturan dan tidak ada lagi penundaan di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, tekanan dari para pendidik ini jelas menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Jayapura terhadap kesejahteraan guru.
(Fan)
