Foto: Irfan | Ir. Hengky Hiskia Jokhu, Ketua LSM Papua Bangkit
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, menilai meninggalnya almarhumah Irene Sokoy beserta bayi dalam kandungannya sebagai bukti nyata gagalnya pelayanan publik di sektor kesehatan, meski Papua telah menikmati kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) selama 24 tahun.
Menurut Hengky, kasus ini bukan hanya soal kelalaian seorang tenaga medis, tetapi menunjukkan kerusakan sistemik dalam pengelolaan anggaran kesehatan yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas dan layanan bagi Orang Asli Papua.
“Mengkritik dokter itu seperti menjernihkan air di muara, padahal persoalan dari hulu ke hilir sudah keruh sejak lama,” ujar Hengky di Sentani, Selasa (25/11).
Baca juga: Dua Nyawa Melayang Akibat Layanan Kesehatan Buruk, LSM Papua Bangkit Desak Audit Menyeluruh
Ia menjelaskan, daerah-daerah terpencil membutuhkan inovasi layanan, termasuk konsep ambulans air yang pernah ia usulkan untuk kawasan Danau Sentani.
Dengan fasilitas speedboat medis yang terhubung ke puskesmas dan rumah sakit, masyarakat bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat, terutama ibu hamil dan anak.
Namun hingga kini, konsep yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia itu belum direalisasikan di Papua.
Kematian Irene Sokoy disebut sebagai bentuk kelalaian serius. Pasien dipertahankan berjam-jam, bahkan sempat dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tetapi ditolak, hingga akhirnya meninggal dunia.
Hengky menyampaikan bahwa Otsus seharusnya hadir dengan dampak nyata, terutama dalam peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Namun kenyataannya, banyak fasilitas kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan yang layak.
“Pertanyaannya, ke mana anggaran kesehatan selama puluhan tahun itu?” tegasnya.
Baca juga: Nyawa Lebih Murah dari Kertas Administrasi?
Ia menilai Otsus selama ini lebih besar di angka anggaran, tetapi minim manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, Hengky mengapresiasi langkah cepat Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit pemerintah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga distrik.
“Audit ini penting untuk membuka benang kusut buruknya pelayanan kesehatan di Papua,” ujarnya.
Laporan: M. Irfan
