Foto: Irfan | Ketua Fraksi Demokrat DPRP Papua Pegunungan, Tarius Mul, S.Sos., bersama Sekretaris Fraksi Gabungan Perubahan, Apia Lepitalen, S.IAn., M.M., saat memberikan keterangan pers di salah satu hotel di Kota Sentani, Kamis (16/4/2026).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pegunungan Bintang menuai sorotan dari dua anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan. Mereka menilai peringatan hari jadi tersebut belum berjalan maksimal dan cenderung kehilangan fokus.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRP Papua Pegunungan, Tarius Mul, didampingi Sekretaris Fraksi Gabungan Perubahan, Apia Lepitalen, dalam keterangan pers di Sentani, Kamis (16/4/2026).
Menurut Tarius, perayaan HUT seharusnya menjadi momentum sakral yang dipusatkan di ibu kota kabupaten, yakni Oksibil. Namun, pelaksanaan tahun ini dinilai tidak terfokus karena bercampur dengan agenda lain di luar konteks perayaan.
Baca juga: Sidang Tahunan Klasis Okbab GIDI Teguhkan Iman dan Persatuan di Pegunungan Bintang
Ia tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya peringatan tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa adanya kegiatan tambahan di luar rangkaian HUT telah mengurangi makna utama perayaan.
“Perayaan hari jadi kabupaten harusnya menjadi fokus utama. Tidak boleh dicampur dengan agenda lain. Semua kegiatan seharusnya dipusatkan di wilayah kabupaten,” tegasnya.
Tarius juga menyoroti pelaksanaan kegiatan pemulihan di Distrik Kiwirok yang dilakukan bertepatan dengan momentum HUT. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjangkau wilayah konflik, namun menilai waktu pelaksanaannya kurang tepat.
Baca juga: DPRK Pegubin Siap Kawal Penolakan Pos TNI hingga ke Pemerintah Pusat
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keadilan pembangunan dan kehadiran pemerintah di seluruh distrik. Menurutnya, wilayah lain seperti Oksop, Serambakon, Borme, dan Okbab juga membutuhkan perhatian yang sama.
Ia bahkan mengingatkan potensi munculnya kecemburuan sosial jika perayaan tidak dipusatkan di ibu kota kabupaten.
“HUT ini milik seluruh masyarakat Pegunungan Bintang. Kalau tidak dipusatkan di ibu kota, bisa menimbulkan kecemburuan antarwilayah yang berpotensi memicu konflik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Apia Lepitalen menilai perayaan HUT tahun ini tidak tepat dari sisi waktu dan pengelolaan agenda. Ia menyarankan agar tanggal peringatan diisi dengan doa syukur, sementara puncak perayaan dipusatkan di Oksibil pada hari berikutnya.
Ia juga menegaskan bahwa agenda pemulihan di wilayah konflik sebaiknya dilaksanakan pada momentum terpisah agar tidak mengganggu esensi perayaan HUT.
“Kalau mau fokus pada HUT, maka jangan ada agenda tambahan. Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat,” tegasnya.
Apia turut menyoroti kondisi ibu kota Oksibil yang dinilai justru sepi saat perayaan berlangsung. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasakan suasana hari jadi daerahnya sendiri.
“Ibu kota justru sunyi, tidak ada nuansa perayaan. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah daerah harus memastikan pemerataan kehadiran di seluruh distrik, termasuk Oksob, Okbab, Borme, Bime, hingga Eipumek, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di tengah masyarakat.
Kedua anggota DPRP Papua Pegunungan itu berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HUT, sehingga ke depan perayaan dapat berlangsung lebih terarah, inklusif, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Pegunungan Bintang.
Laporan: M. Irfan
