Foto: Irfan| Tampak Asisten II Setda Kabupaten Jayapura Dr. Abdul Rahman Basri, M.KP., bersama Ketua Tim Verifikasi KLA, Josefientje B. Wandosa, SE, M.Si, ketika mengikuti kegiatan Percepatan Implementasi KLA di Horex Sentani, Rabu (28/1).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmen kuat dalam mempercepat implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Papua.
Komitmen tersebut disampaikan melalui sambutan Bupati Jayapura yang dibacakan Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, pada kegiatan Percepatan Implementasi KLA di Hotel Horex Sentani, Rabu (28/1/2026).
Dalam sambutan itu ditegaskan, anak merupakan aset strategis bangsa yang wajib dilindungi, dipenuhi hak-haknya, serta dijamin tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan ramah melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Bupati Jayapura juga menekankan bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak bukan sekadar formalitas penilaian, tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus menjamin akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang tumbuh yang layak.
Pemkab Jayapura turut mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta media massa agar percepatan KLA dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi KLA, Josefientje B. Wandosa, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa dari seluruh wilayah di Papua, hanya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang mengajukan diri dalam penilaian KLA.
Namun pada tahap awal, hanya Kabupaten Jayapura yang berhasil masuk dalam sistem penilaian nasional.
Baca juga: Pimpin Sertijab BPKAD Jayapura, Plt Sekda Dorong Tata Kelola Keuangan Lebih Tertib
Ia menjelaskan, Kabupaten Jayapura telah memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat pada tahun 2022 dan 2023, serta kembali mengikuti penilaian pada 2024.
Meski demikian, daerah ini masih berada pada kategori Pratama karena belum memenuhi ambang batas nilai untuk naik ke tingkat berikutnya.
“Sebagian besar indikator sebenarnya sudah dijalankan oleh OPD terkait. Namun masih lemah dalam dokumentasi dan penginputan data ke sistem. Ini yang terus kami dorong untuk dibenahi,” kata Josefientje.
Penilaian KLA sendiri dilakukan berdasarkan pemenuhan 24 indikator yang terbagi dalam lima klaster utama.
Saat ini, Kabupaten Jayapura masih memfokuskan penguatan pada aspek administrasi, dokumentasi, dan komitmen lintas sektor sebelum melangkah ke level penilaian yang lebih tinggi.
Pemkab Jayapura berharap konsistensi ini dapat menjadi contoh dan pemicu semangat bagi kabupaten dan kota lain di Papua agar berani mengajukan diri serta berkomitmen membangun daerah yang ramah dan aman bagi anak.
Laporan: M. Irfan
