Foto: istimewa | Cagub No urut 1. Pilkada Papua, Bpk. Dr Benhur Tomi Mano, MM bersama istri Ibu Christin L. Mano., Saat menumpangi KM. Cantika Lestari tujuan Kasonaweja, Mamberamo Raya.
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tanggal 6 Agustus 2026 mendatang, suasana politik mulai memanas. Di tengah derasnya kampanye dan tarik menarik dukungan, muncul kekhawatiran soal meningkatnya penggunaan isu agama dan identitas kultural sebagai alat propaganda politik.
Calon Gubernur Papua, Dr.Benhur Tomi Mano,.MM (BTM), dalam rilis terbarunya Kamis (26/6) mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus opini yang menyesatkan dan bersumber dari kepentingan sempit.
“Media sosial saat ini penuh dengan opini-opini liar yang menjurus pada pembusukan karakter. Masyarakat kita sedang diarahkan untuk berpikir berdasarkan sentimen, bukan akal sehat,” ujar BTM.
Ia menyebut bahwa di tahap awal kontestasi Pilkada ini, mulai muncul narasi yang menyudutkan pasangan calon tertentu, khususnya Paslon Nomor 1, dengan tuduhan menggunakan agama dan status sosial sebagai “anak Tabi” untuk meraih simpati.
Menurut Wali Kota Jayapura 2 Periode itu bahwa, isu-isu tersebut harus dilihat secara proporsional dan tidak dijadikan alat serangan politik yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadaban.
Konteks Sejarah dan Nilai Moral
BTM kemudian merujuk pada prinsip lama dari Eropa, Cuius regio, eius religio, yang berarti “siapa penguasanya, itu agamanya”, sebagai pengingat bagaimana kekuasaan dan agama pernah berjalan beriringan secara politis di masa lalu.
“Prinsip itu muncul dari Perjanjian Augsburg tahun 1555. Tapi konteks Papua hari ini berbeda. Jangan sampai sejarah dijadikan pembenaran untuk manipulasi politik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral bagi masyarakat Kristen Papua. Ia mengutip amanat Alkitab dalam Injil Matius 28:19 sebagai panggilan untuk melayani, bukan untuk mempolitisasi.
“Ini bukan soal kampanye atau kepentingan elektoral. Ini soal bagaimana iman dijaga dan tidak diperdagangkan seperti kisah Yudas Iskariot atau Esau yang menjual hak kesulungannya,” tegasnya.
Tanggung Jawab Sosial dan Kultural
Selain aspek moral, BTM menilai bahwa perjuangannya di ranah politik juga dilandasi oleh tanggung jawab sosial terhadap wilayah adatnya. Papua yang telah dibagi menurut wilayah adat harus dijaga dan dirawat oleh anak-anak aslinya, kata BTM.
“Salahkah bila saya memperjuangkan tanah kelahiran saya sendiri? Ini rumah saya, dan saya ingin rakyat saya sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam politik lokal merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Otonomi Khusus Papua: menjadi tuan di negeri sendiri.
Seruan untuk Masyarakat
Ketua DPD Partai PDIP Provinsi Papua ini mengajak masyarakat Papua agar tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh propaganda yang berkembang di media sosial. Ia berharap pemilih bisa menilai dengan jernih apakah suatu narasi memang berpihak pada rakyat atau sekadar alat untuk meraih kekuasaan.
“Membangun Papua tidak cukup dengan opini-opini manis. Kita butuh kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Itulah jati diri orang Papua,” tutupnya.
Laporan: Roy
