Foto: Andre | Tampak Pdt. Nabot Manufandu,S.Th dan Tokoh masyarakat Saireri Alex Baransano sedang berada di rumah Pdt. Yulianus Worabai waket 1 PGPI Papua.
Pdt. Nabot: Jangan Biarkan Politik Pecah Belah Gereja
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Situasi politik di Provinsi Papua memanas usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub 6 Agustus 2025. Kedua tim pasangan calon BTM-CK dan MDF-AR sama-sama mengklaim kemenangan, memicu aksi unjuk rasa yang bahkan melibatkan sejumlah pendeta dan tokoh gereja.
Menanggapi hal ini, sejumlah tokoh agama dan masyarakat berkumpul pada Selasa (12/8) di kediaman Pdt. Yulianus Worabai. Salah satunya, Pdt. Nabot Manufandu, S.Th., cucu dari Guru Injil pertama GKI di Tanah Papua, Petrus Kafiar, yang juga mantan Ketua Klasis Supiori Utara. Ia menyampaikan pesan damai kepada seluruh masyarakat Papua.
“Pesta demokrasi sudah selesai. Kini saatnya kita bergandengan tangan, tinggalkan perbedaan, dan menyerahkan sepenuhnya proses penetapan hasil kepada KPU dan Bawaslu. Jangan menaruh curiga berlebihan, biarkan mereka bekerja sesuai undang-undang,” tegas Nabot.
Ia mengingatkan, pemerintah adalah wakil Allah di dunia dan sudah dipilih berdasarkan kapasitas untuk melayani rakyat. Karena itu, semua pihak harus mendukung, bukan menghujat. Ia juga mengajak masyarakat yang merasa dicurangi untuk menempuh jalur hukum, bukan memobilisasi massa yang berpotensi memicu konflik.
“Kalau kita benar-benar umat Tuhan, mari kita percaya bahwa siapa pun yang terpilih, itu sudah dalam rencana Tuhan. Jangan memaksa kehendak dengan cara yang merugikan banyak orang,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Saireri, Alex Baransano, juga mengajak warga Papua, khususnya di wilayah Saireri dan Tabi, untuk memberi teladan dalam berdemokrasi.
“Sebagai provinsi induk, kita harus menunjukkan kedewasaan dan menjadi barometer bagi provinsi-provinsi baru di Tanah Papua,” kata Alex.
Baca juga: Koalisi Papua Cerah Minta Pendukung Tetap Kawal Hasil PSU dan Jaga Kondusifitas
Senada, Wakil Ketua I PGPI Papua, Pdt. Yulianus Worabai, SE., MM., menegaskan tugas utama hamba Tuhan adalah menjaga netralitas dan mendoakan kedamaian Papua menjelang penetapan hasil PSU pada 16 Agustus 2025.
“Jangan saling menjatuhkan. Siapa pun yang terpilih nanti, kita harus memberikan dukungan demi kenyamanan dan persatuan Papua,” ujarnya.
Yulianus juga menyampaikan dukungan kepada Pj. Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang dipercaya pemerintah pusat mengawal PSU. Menurutnya, Fatoni netral dan memahami pengelolaan anggaran yang minim akibat proses PSU.
Ketiga tokoh ini kompak mengajak seluruh pendeta, jemaat lintas gereja, dan masyarakat Papua untuk menjaga persatuan, mengedepankan doa, dan tidak membiarkan perbedaan pilihan politik memecah belah.
“Politik tidak menjanjikan keselamatan, tetapi Injil menjanjikan hidup kekal. Papua harus tetap solid, damai, dan menjadi tanah Injil yang diberkati Tuhan,” tutup Yulianus.
Laporan: Andre Fon
