Foto: Irfan / Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., ketika memberikan bantuan kepada salah seorang perwakilan masyarakat di Kompleks Taruna, Sosial, Sentani (17/5).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Dalam rangka merealisasikan program menjelang 100 hari kerja, Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Haris Richard S. Yocku, S.H., mewakili Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., mengunjungi warga di Kompleks Taruna, Jalan Sosial, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (17/5/2025).
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, dua anggota DPRK Jayapura yakni Wilhelmus Manggo dan Bob Banundi.
Wabup Haris mengatakan, kunjungan itu merupakan bagian dari kerja-kerja awal Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2025–2030. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya adalah bentuk komitmen terhadap janji kampanye untuk selalu hadir bersama masyarakat.
“Benar, saya mewakili Pak Bupati melakukan kunjungan kerja ke warga di Kompleks Taruna, Jalan Sosial. Ini merupakan bagian dari implementasi janji kampanye kami, bahwa kami akan selalu hadir dan dekat dengan masyarakat,” kata Haris saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/5/2025).
Dalam pertemuan itu, Haris berdialog dengan warga mengenai berbagai persoalan, termasuk keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan dari BTN Sosial hingga ke pertigaan arah Milinik, serta minimnya penerangan jalan.
“Daerah itu cukup padat penduduk, tapi infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan belum memadai,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengungkapkan kekecewaan mereka terkait bantuan pascabencana banjir bandang pada 16 Maret 2019. Meski telah menyerahkan data pengajuan penggantian rumah, banyak di antara mereka yang belum menerima bantuan hingga kini.
“Masyarakat tidak tahu apa penyebabnya mereka belum mendapat bantuan. Saya sudah sampaikan akan menelusuri kembali hal ini agar bisa diselesaikan ke depan,” tegasnya.
Wabup Haris juga menjelaskan bahwa saat ini ruang gerak pemerintah daerah masih terbatas karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah ditetapkan sebelum mereka menjabat.
“Kami belum bisa melakukan pergeseran anggaran karena APBD sudah diketok sebelum kami dilantik. Jadi untuk saat ini, kami fokus mengawasi dan mengawal pelaksanaan program yang ada. Perubahan anggaran baru bisa dilakukan pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya di Kompleks Taruna, bersabar dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sesuai prosedur.
“Di perubahan anggaran nanti, kita akan fokus pada tahap perencanaan. Fisiknya baru bisa dimulai di tahun anggaran induk mendatang. Kami mohon masyarakat tetap bersabar dan percaya, karena semua akan berjalan sesuai mekanisme agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Haris.
Laporan: Irfan |
