Foto: Irfan | Tampak Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, SH., ketika mengikuti RAT 2026 dan LP2KD 2025.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026 dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2025.
Rapat yang digelar di Aula Kantor Bappeda, Kompleks Gunung Merah, Sentani, Rabu (22/4/2026), dibuka langsung oleh Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, bersama Plt Sekda yang juga Kepala Bappeda, Yusuf Yambe Yabdi.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Jayapura. Luas wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya layanan dasar menjadi faktor utama yang harus ditangani secara terpadu.
“Ini bukan persoalan sederhana. Kita butuh kerja bersama dan langkah yang terintegrasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai Kabupaten Jayapura memiliki peluang besar untuk keluar dari persoalan tersebut. Potensi sumber daya alam, sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Baca juga: Buka Rakerda 2026, Bupati Yunus Wonda Tekankan Evaluasi dan Sinkronisasi Program Hingga 2029
Pemerintah daerah pun telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Pada 2025 ditargetkan 11,05 persen, kemudian turun menjadi 10,51 persen pada 2026, hingga mencapai 8,87 persen pada 2029.
Menurutnya, capaian tersebut akan didorong melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar.
“Perencanaan 2026 harus lebih fokus pada penghapusan kantong-kantong kemiskinan ekstrem dengan intervensi yang terarah, berbasis data, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Jayapura memprioritaskan sejumlah program strategis. Di antaranya penguatan ekonomi keluarga melalui program padat karya, penanganan stunting secara terpadu, serta pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga pangan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Wabup menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan seluruh program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memastikan intervensi benar-benar menyasar masyarakat paling rentan,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jayapura, seraya berharap kerja bersama dapat mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Laporan: M. Irfan
