admin web
Foto: Irfan / Ketua MPR Nerlince Wamuar ketika di wawancarai
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Sebanyak 42 pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) guna memperkuat pemahaman mereka dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP).
Bimtek bertema “Optimalisasi Tugas dan Wewenang MRP” ini dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi, yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, di Hotel Horison, Sentani, Senin (3/3).
Menurut Setyo Wahyudi, MRP memegang peran strategis dalam sistem pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus), bukan sekadar lembaga formal, tetapi juga penjaga nilai-nilai adat dan hak-hak dasar OAP.
“MRP memiliki mandat yang kuat dalam mempertimbangkan calon kepala daerah, mengawal kebijakan Otsus, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Namun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama dengan perubahan regulasi yang dinamis dan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional,” ujarnya.
Setyo menekankan bahwa MRP harus semakin inovatif dalam menjalankan tugasnya di tengah keterbatasan sumber daya.
Ketua MRP Provinsi Papua, Nerlince Wamuar Rollo, menyoroti bahwa salah satu agenda penting dalam Bimtek ini adalah pembahasan regulasi Otsus, termasuk definisi Orang Asli Papua.
“Kami terus memperjuangkan agar kepala daerah di Papua harus merupakan Orang Asli Papua. Namun, hingga kini, perjuangan tersebut belum membuahkan hasil, atau mungkin Tuhan belum mengizinkan,” katanya.
Bimtek ini dirancang sebagai wadah bagi anggota MRP untuk memperdalam wawasan, berdiskusi, serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan Otsus.
Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan harapan meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi MRP dalam mengawal hak-hak OAP.
Laporan: Irfan
