Dok JMF/ Tampak suasana pertemuan yang digelar DP3AKB di Burmeso
Burmeso, jurnalmamberamofoja.com – Dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mamberamo Raya menggelar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi layanan rujukan lanjutan di Aula Inspektorat Burmeso, Selasa (10/12/2024).
Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan sistem layanan yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil.
Plt. Sekretaris Daerah Mamberamo Raya, Sergius Doromi, S.Pd, yang hadir mewakili Bupati, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas sangat penting untuk memastikan perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan yang cepat dan tepat,” ujar Doromi dalam sambutannya.
Kepala DP3AKB Mamberamo Raya, Dorce Muabuay, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sistem pendataan kasus kekerasan serta meningkatkan kapasitas tenaga pendamping korban.

Diskusi mendalam yang dilakukan menghasilkan sejumlah komitmen bersama, termasuk pengembangan layanan rujukan seperti rumah aman, konseling, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan.
“Ini adalah langkah awal untuk memastikan perempuan korban kekerasan mendapatkan hak mereka atas perlindungan dan keadilan. Dengan sinergi yang baik, kami optimis target program ini di tahun 2024 dapat tercapai,” ungkap Dorce.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, DP3AKB akan memantau implementasi hasil kegiatan ini di lapangan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Harapannya, layanan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan lokal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di Mamberamo Raya.
Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari DP3AKB Provinsi Papua yang menyediakan materi untuk menyusun strategi penanganan kekerasan berbasis kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan ini, Mamberamo Raya diharapkan menjadi contoh kabupaten yang berkomitmen terhadap perlindungan perempuan secara menyeluruh.
(NAPY)








