Dok JMF/ Bupati Everd Mudumi, S.Sos, di dampingi Plt Sekda Sergius Doromi saat menyerahkan SK
Burmeso, Jurnalmamberamofoja.com – Bupati Mamberamo Raya, Everd Mudumy, S.Sos., mengambil langkah tegas untuk memulihkan stabilitas birokrasi pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya. Sebanyak 17 pejabat eselon II, III, dan IV yang sebelumnya dicopot oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Yimin Weya, dikembalikan ke jabatan definitif mereka.
Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Dalam pernyataannya pada Senin (2/11/2024), usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 17 pejabat eselon yang dikembalikan ke jabatan definitif, Bupati Everd menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi mendalam.
“Saya ingin memastikan birokrasi berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola yang benar. Sebanyak 17 pejabat eselon II, III, dan IV saya kembalikan ke jabatan semula karena mereka sebelumnya diganti oleh Pjs Bupati. Tindakan ini salah, sebab tugas penjabat bupati hanya memastikan pelayanan pemerintahan dan Pemilukada berjalan lancar, bukan melakukan mutasi pegawai,” tegas Bupati Everd.
Tak hanya itu, Bupati Everd juga mengembalikan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif yang sebelumnya diganti oleh mantan Bupati Jhon Tabo.
“Selain 17 pejabat eselon yang diganti oleh Pjs Bupati, saya juga mengembalikan pejabat eselon II yang diganti oleh Bupati Jhon Tabo. Keputusan ini penting untuk menghindari kerugian pada pegawai terkait dan memastikan birokrasi kembali normal,” jelasnya.

Bupati Everd, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menggantikan Jhon Tabo, mengungkapkan bahwa setelah mengembalikan pejabat ke jabatan definitif, rotasi jabatan baru akan dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja pada 2025.
“Ada juga sembilan tenaga guru yang dicopot sebelumnya, saya kembalikan ke jabatan definitif mereka. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih SK saat pelantikan pejabat baru. Dengan demikian, birokrasi bisa lebih terorganisir, dan pejabat yang dilantik bertanggung jawab penuh atas program dan kegiatan hingga bupati definitif terpilih dilantik,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik di tahun-tahun mendatang.
(NAPY)








