admin web
(CAPTION FOTO): Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai
Jurnal Mamberamo Foja, Sentani – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat menyebutkan realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan di Juli tahun 2024 baru mencapai 64 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai mengatakan, hingga 31 Juli 2024, serapan anggaran sudah mencapai 64 persen.
“Sampai di akhir Juli itu sudah sekitar 64 persen dari APBD Kabupaten Jayapura sebesar Rp 1,4 Triliun lebih. 64 persen itu dari APBD Rp 1,4 Triliun, dan kalau bicara 1,5 Triliun itu kita bicara APBD secara keseluruhan,” ujarnya ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 1 Agustus 2024.
“Kami harus hitung yang rill, ya karena kita punya target untuk pendapatan asli daerah (PAD) ini mengalami penurunan di tahun 2024. Jadi, kita belum bisa estimasi total semua persentase yang agak berat itu,” sambung Hermanus Kensimai.
Dirinya menuturkan, bahwa pihaknya harus mendapat data pasti dari target pendapatan (PAD) itu sektor mana saja yang mengalami penurunan.
“Kalau dia kasi turun di sektor-sektor mana saja, maka otomatis kita punya APBD juga pasti berkurang. Karena target pendapatan itu mereka sudah sampaikan sebelumnya, bahwa nantinya ada penurunan target dari pendapatan asli daerah,” tutur pria yang akrab Manu ini
“Cuma atas mana itu yang kami belum tahu. Jadi untuk estimasi total itu, kalau informasi muncul bilang total sekian, tau-tau target pendapatan mereka kasi turun, maka APBD kita tidak lagi 1,5 Triliun. Tetapi yang pasti dibawah dari 1,5 Triliun itu, sehingga persentase nya juga akan turun lagi menyesuaikan dengan PAD,”. “Antisipasinya jangan sampai lah, jadi solusi terakhir kalau itupun turun pasti akan berimbas kepada TPP. Karena TPP inikan, ya kita harus kasi turun dan kalau dalam bentuk kegiatan pihak ketiga itu sudah ikatan kontrak, baru kita tidak bayar itu pasti kita diproses sama pihak ketiganya,” imbuh Manu menambahkan.
Untuk diketahui, APBD Kabupaten Jayapura TA 2024 itu sebesar Rp. 1.545.879.556.532., yang terdiri dari belanja daerah Rp. 1.541.979.556.532, defisit/surplus Rp. 3.9 miliar, pembiayaan daerah (pengeluaran) Rp. 3,3 miliar, pembiayaan Netto Rp. 3,3 miliar dan telah diberi nomor DPRD Kabupaten Jayapura bernomor 10 tahun 2023 oleh pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura.
Untuk menggenjot capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut, Manu menuturkan, bahwa pihaknya mendorong kepada semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu atau pekan wajib memberikan laporan.
“Sehingga akan mempengaruhi realisasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan penyerapan dana ini terkait sumber pembiayaan, karena ada OPD-OPD yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Otsus yang berkaitan dengan ketersediaan dananya.
“Jika ketersediaan anggarannya terlambat, maka realisasi juga akan terlambat seperti dana Otsus pertama ini yang baru saja turun. Sehingga ini mempengaruhi semua realisasi secara keseluruhan,” katanya lagi.
Sebab itu, pihak BPKAD mendorong agar di semester kedua nanti ini seluruh OPD bisa melakukan gebrakan dalam mendorong capaian realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura 2024 ini bisa lebih maksimal. (Fan)
