Foto: Irfan | Nampak Haris Richard S. Yocku, SH., Wakil Bupati Jayapura, di ruang kerjanya.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi pemalangan fasilitas publik, khususnya sekolah, kembali mencuat di Kabupaten Jayapura. Fenomena ini bahkan terjadi di beberapa titik, termasuk SD Negeri Inpres Harapan dan terbaru di SD Negeri Inpres Dunlop.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., turun langsung ke lokasi pada Rabu (22/4/2026) pagi untuk membuka palang yang dipasang oleh pemilik hak ulayat. Langkah ini diambil setelah pemerintah daerah menerima laporan terkait terhentinya aktivitas pendidikan akibat aksi tersebut.
Di hadapan wartawan, Haris Yocku secara terbuka mengakui bahwa pemalangan tidak terjadi tanpa sebab. Ia menilai, akar persoalan terletak pada janji-janji pemerintah yang belum terealisasi, terutama terkait penyelesaian hak-hak masyarakat adat.
“Saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, khususnya Ondofolo, kepala suku, maupun pemilik hak ulayat. Ini terjadi karena pemerintah dinilai tidak merespons secara serius,” ujarnya.
Baca juga: Wabup Haris Dorong Program Padat Karya Tekan Kemiskinan Ekstrem
Atas kondisi tersebut, Haris Yocku juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat adat. Ia bersama Bupati Jayapura berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi dan penyelesaian masalah ke depan, termasuk menuntaskan persoalan yang selama ini tertunda.
Menurutnya, praktik pemalangan yang terus berulang justru menjadi penghambat utama pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat masuknya investor serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura.
“Kalau kita ingin daerah ini maju dan investor datang, maka stigma palang-memalang harus kita hilangkan,” tegasnya.
Ia juga tidak menampik bahwa pemerintah sebelumnya kerap memberikan janji terkait ganti rugi lahan, namun tidak diikuti dengan realisasi yang jelas. Hal ini, menurutnya, menjadi luka tersendiri bagi masyarakat adat.
Meski demikian, Haris Yocku meminta masyarakat untuk menghentikan aksi pemalangan, terutama terhadap fasilitas pendidikan yang berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
“Kami berharap masyarakat bisa membantu pemerintah dengan menghentikan pemalangan. Mari kita bangun daerah ini bersama-sama. Jika ada persoalan, mari datang dan kita selesaikan melalui dialog,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dan akan berupaya mencari solusi, baik melalui penganggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
“Yang penting proses pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai kita seperti jalan di tempat hanya karena persoalan yang bisa diselesaikan lewat komunikasi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Haris Yocku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan budaya palang-memalang dan beralih pada pendekatan yang lebih konstruktif.
“Kalau bisa, budaya ini kita tiadakan. Mari gunakan cara-cara yang lebih profesional melalui dialog untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
