Foto: Irfan / Nelson Yohosua Ondi, Ketua Relawan Pengusaha Muda Papua dukung Mari-Yo, saat diwawancarai, Jumat (16/5).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja — Ketua Relawan Pengusaha Muda Papua, Nelson Yohosua Ondi, menilai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2, Mathius Derek Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan adat di Kabupaten Jayapura yang nilainya mencapai Rp 200 miliar.
Menurut Nelson, selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tidak mampu menutupi biaya ganti rugi tanah adat, termasuk lahan yang sudah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak cukup. Apalagi ada refocusing dan efisiensi anggaran. Saat ini, alokasi anggaran untuk ganti rugi lahan secara komunal di Kabupaten Jayapura hanya sekitar Rp 6 miliar,” ujar pria yang akrab disapa NYO ini, saat dihubungi wartawan Jurnal Mamberamo Foja, Jumat siang, 16 Mei 2025.
Nelson menilai, jika Mathius Derek Fakhiri (MDF) terpilih sebagai Gubernur Papua, maka akan tercipta sinergi antara Pemerintah Provinsi, Bupati Jayapura, DPRK Jayapura, hingga anggota DPR Papua dari jalur Otonomi Khusus. Dengan demikian, pengajuan anggaran pembayaran tanah ke pemerintah pusat bisa lebih mudah dilakukan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Jayapura. Kuncinya ada pada akses ke pusat. MDF punya itu, dan kami juga siap menggerakkan jaringan pengusaha kami, termasuk melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk mendorong masuknya investor ke Kabupaten Jayapura dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Nelson mengungkapkan, minat investor ke Kabupaten Jayapura sebenarnya tinggi. Namun, mayoritas investasi terhambat oleh persoalan klasik: lahan yang belum tuntas dibebaskan.
“Kandidat lain, selain Pak MDF, tidak punya pengalaman menyelesaikan konflik tanah seperti yang dihadapi di Kabupaten Jayapura. Daerah yang mereka pimpin cenderung urban dan tidak serumit Jayapura dari sisi lahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti banyaknya lahan tidur yang terbengkalai karena ketidakjelasan status lahan. Sementara itu, APBD Kabupaten Jayapura dinilai terlalu kecil untuk menyelesaikan masalah ini secara mandiri.
“Makanya, kita butuh pemimpin yang punya akses dan kemampuan. Gubernur yang ‘gagah perkasa’ untuk mendorong percepatan pembangunan dan kepastian investasi di tanah ini,” pungkas mantan Ketua HIPMI Kabupaten Jayapura itu.
Laporan: Irfan
