Foto: istimewa | Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, SH., MH
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, MH menjadi sorotan publik setelah sebuah video pernyataannya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Abisai menyebut bahwa aksi demo dan pemalangan jalan di Kota Jayapura bukan dilakukan oleh warga asli Port Numbay (sebutan lokal untuk Jayapura), melainkan oleh “orang-orang gunung”.
“Tidak ada demo, tidak ada palang kota ini. Yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay, bukan orang pantai, tapi orang-orang gunung ini,” ujar Abisai dalam rekaman berdurasi pendek yang tersebar di berbagai platform, termasuk WhatsApp dan Facebook, pada Selasa (17/6/2025).
Abisai menyatakan bahwa pernyataan tersebut bertujuan meluruskan persepsi publik dan menegaskan bahwa pihaknya bersama aparat keamanan akan memulangkan pendemo ke kampung masing-masing agar Kota Jayapura tetap kondusif.
Namun, pernyataan tersebut memicu kecaman dari berbagai kalangan, terutama warga dari wilayah pegunungan tengah Papua yang telah lama menetap dan berkontribusi di Kota Jayapura.
Ketua Forum Intelektual Muda (FIM) Tabi-Sairei, Yulianus Dwaa, mendesak Wali Kota Abisai Rollo segera memberikan klarifikasi terbuka. Ia mengimbau masyarakat dari pegunungan untuk tetap tenang dan tidak terpancing.
“Pernyataan seperti itu sangat tidak pantas keluar dari mulut pejabat publik. Ini bisa memperkeruh situasi dan memecah belah masyarakat asli Papua,” tegas Yulianus.
Yulianus menilai pernyataan tersebut bisa jadi bagian dari upaya pengalihan isu sensitif terkait tambang, apalagi menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Papua.
Di tengah polemik, surat terbuka dari masyarakat pegunungan beredar luas di media sosial. Berjudul “Surat Terbuka untuk Wali Kota Jayapura: Pernyataan Anda Melukai Kami, Sesama Orang Asli Papua”, surat itu memuat kecaman keras atas pernyataan Abisai yang dinilai membedakan identitas orang Papua berdasarkan asal geografi.
“Pernyataan Anda bukan hanya melukai hati kami, tapi menyinggung martabat dan kontribusi sejarah orang gunung dalam membangun Kota Jayapura,” tulis warga dalam surat tersebut.
Mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan jika memang merasa keberadaan mereka tidak diterima: mulai dari pengembalian biaya pembelian rumah dan tanah, hingga pengakuan atas peran mereka dalam pembangunan kota sejak era kemerdekaan.
“Jika kami dianggap sebagai orang luar, maka ini adalah bentuk pengusiran halus. Kami menuntut pernyataan itu ditarik dan disertai permintaan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat asli Papua baik dari pegunungan maupun pesisir,” tegas mereka.
Surat itu juga memperingatkan bahwa jika tidak ada itikad baik dari Wali Kota, maka masyarakat tidak akan tinggal diam.
Laporan: Sony Rum | Rilis
