admin web
Foto: istimewa | Tampak Gubernur Papua Matius Fakhiri bersama Kajati Papua dan sejumlah kepala daerah lainnya, Jumat (31/10).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Provinsi Papua mencatat capaian penting dalam tata kelola pemerintahan dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Jumat (31/10).
Kegiatan yang berlangsung di Jayapura ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, seluruh Inspektorat se-Tanah Papua, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pengawasan nasional.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat pengawasan dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan berintegritas.
Baca juga: Sosialisasi E-Catalog 6 Jadi Panggung Kolaborasi Pemerintah, Akademisi dan UMKM Papua
Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat sistem pengawasan.
“Saya bangga karena Papua menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar kegiatan ini pasca Rakornas di Jakarta. Ini bukti nyata keseriusan kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah kebocoran anggaran daerah,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pengawasan yang efektif merupakan fondasi utama bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional. Karena itu, pembenahan administrasi publik harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui forum Rakorwasda ini, diharapkan seluruh Inspektorat dapat memperbarui data hasil pengawasan secara komprehensif dan mempercepat tindak lanjut terhadap setiap temuan di lapangan.
Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu beradaptasi dengan sistem pengawasan modern berbasis data dan teknologi informasi.
“Mari kita wujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan berintegritas demi pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Papua,” tegas Gubernur menutup sambutannya.
Melalui pelaksanaan Rakorwasda 2025, Pemerintah Provinsi Papua berharap lahir budaya kerja pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif, sehingga setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.
Laporan: Sony Rumainum | Rilis Humas
