admin web
Foto: Sony | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Papua, Debora Salossa, S.Hut., MM., ketika menjelaskan kepada Gubernur dan Wagub pada Sosialisasi E-Catalog, Kamis (30/10).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Papua terus berupaya mendorong percepatan transformasi digital di daerah ini.
Salah satunya dilakukan dengan menggelar Sosialisasi E-Catalog versi 5 dan 6, yang dikemas menarik melalui talkshow, pameran UMKM, hingga hiburan rakyat di halaman Kantor Gubernur Papua, 30–31 Oktober 2025.
Kegiatan dua hari ini tidak hanya sekadar sosialisasi teknis, tetapi juga menjadi ajang syukuran dan pesta rakyat sebagai wujud dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Kepala Biro PBJ Setda Papua, Debora D. Sallossa, S.Hut., M.M, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum pengenalan sistem belanja elektronik terpadu kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka mampu beradaptasi dengan ekosistem digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkenalkan sistem pembelanjaan elektronik kepada pelaku UMKM agar mereka bisa beradaptasi dengan teknologi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini penting supaya UMKM Papua tidak tertinggal di era digital,” ujar Debora.
Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Papua memberikan apresiasi atas antusiasme peserta dan pelaku UMKM yang ikut dalam pameran tersebut. Bahkan, gubernur secara khusus mendorong keterlibatan lebih besar dari mama-mama Papua, terutama penjual pinang, sayur, dan buah-buahan dari kawasan Waena hingga Kota Jayapura, agar mereka dapat naik kelas melalui platform digital.
Dari Sosialisasi ke Aksi Nyata
Dalam sesi sosialisasi, Debora menjelaskan tahapan pendaftaran di E-Catalog versi 6 yang kini dibuat semakin mudah dan cepat. Prosesnya meliputi registrasi dan verifikasi identitas menggunakan ponsel, foto diri, e-KTP, Nomor Induk Pegawai (NIP), akta pendirian, surat PKP atau non-PKP, surat keterangan kerja, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menurutnya, kemudahan ini diharapkan dapat memperluas partisipasi UMKM lokal untuk menjadi penyedia resmi barang dan jasa pemerintah daerah tanpa harus bergantung pada pihak luar.
“Kita ingin memastikan bahwa pelaku usaha lokal Papua bisa ikut bersaing secara sehat dan mendapat kesempatan yang sama dalam sistem pengadaan elektronik nasional,” tegas Debora.
Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Debora juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik, terutama Universitas Cenderawasih (Uncen) dan kampus-kampus lain di Papua.
Dukungan akademisi diperlukan untuk mendampingi masyarakat memahami sistem ekonomi digital dan membantu pelaku UMKM menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.
“Masih banyak masyarakat di kampung yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Karena itu, kita perlu kerja sama lintas sektor agar tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.
Acara sosialisasi ini turut dimeriahkan oleh berbagai stand UMKM lokal, pertunjukan musik, serta hiburan rakyat yang menghadirkan suasana penuh kegembiraan di halaman Kantor Gubernur Papua.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa digitalisasi bukan ancaman, tetapi peluang baru bagi masyarakat Papua untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri.
Laporan: Sony Rumainum
