admin web
Dok JMF/ Tampak para narasumber; Wamendagri Bima Arya Sugianto, Direktur Amnesty, Usman Hamid, Penasehat Kapolri Ifdhal Kasim dan Moderator Pdt. Ronal Tapilatu, Selasa, (19/11)
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengadakan Konsultasi Nasional bersama pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024. Acara ini bertujuan merumuskan strategi afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan fokus pada ketenagakerjaan, pendidikan, dan beasiswa.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I MRP, Pdt. Roberth Horik, menegaskan pentingnya pertemuan ini untuk memperkuat implementasi kebijakan afirmasi yang berpihak kepada OAP.
“Kami ingin agar hak-hak OAP mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat hingga daerah, khususnya dalam pengisian formasi CPNS, penerimaan TNI/Polri, sekolah kedinasan, hingga penyaluran beasiswa,” ujar Roberth Horik.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, tingkat pengangguran terbuka di Papua mencapai 5,81% per Mei 2024. Meski demikian, belum ada data spesifik mengenai tingkat pengangguran di kalangan OAP. Banyaknya keluhan terkait penerimaan CPNS, TNI/Polri, serta beasiswa menunjukkan perlunya langkah afirmatif yang lebih kuat.
Wakil Ketua I MRP berharap konsultasi ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat OAP.
“Tuhan memberkati upaya kita bersama untuk memajukan hak-hak Orang Asli Papua,” tutup Roberth Horik.
Peran dan Tindak Lanjut
Ditempat yang sama, ketua Pansus Afirmasi OAP, Benny Sweny, menekankan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat Papua serta kebijakan pemerintah pusat berjalan selaras untuk memberikan keberpihakan kepada OAP. Ini mencakup rekrutmen ASN, anggota TNI/Polri, sekolah kedinasan, dan promosi jabatan struktural.
Dalam diskusi panel, yang dipandu secara maraton, beberapa poin strategis dirumuskan. Panel pertama menghadirkan Wakil Ketua DPD RI dan Penasehat Kapolri, sedangkan panel kedua menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Direktur Amnesty Internasional.
Menurut Benny Sweny, kolaborasi antara MRP, DPD, dan pemangku kepentingan pusat diperlukan untuk memastikan kebijakan afirmasi menjadi konkret. Ia mencontohkan kebijakan terkait passing grade dalam rekrutmen CPNS agar memberikan ruang khusus bagi OAP.
“Seleksi CPNS maupun TNI/Polri perlu diatur secara khusus agar OAP memiliki peluang yang adil. Pokok-pokok pikiran ini akan dibawa ke pimpinan DPD untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Pansus Afirmasi MRP juga menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan pimpinan Polri guna membahas kemungkinan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penerimaan anggota TNI/Polri, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira, serta promosi dari Bintara ke Perwira.
Benny Sweny menambahkan, pertemuan seperti ini diharapkan rutin dilakukan agar hambatan di daerah dapat dibahas langsung dengan para pengambil kebijakan pusat.
“Kegiatan ini sangat penting. Pemikiran-pemikiran narasumber hari ini harus kita rumuskan menjadi langkah konkret, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya.
Hasil dan Harapan
Konsultasi ini diharapkan menghasilkan strategi konkret yang implementatif serta komitmen dari kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung kebijakan afirmasi OAP.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, empat anggota DPD dari Dapil Papua (Carel Simon Petrus Suebu, David Harol Waromi, Henock Puraro Lalita), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, perwakilan Kemenaker, kantor penghubung Papua di Jakarta, serta sepuluh pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi MRP.
(Roy)
