Foto: Irfan | Tampak rapat lanjutan pembahasan DOB yang di pimpin Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku, SH., Kamis (30/4) di Aula lantai I, Kantor Bupati Jayapura.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Jayapura kembali mengemuka, namun lkini dihadapkan pada satu persoalan krusial: penentuan nama wilayah, antara Grime Nawa atau Nimboran Raya.
Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan DOB yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah pejabat daerah, anggota DPRK Jayapura, tokoh adat Grime Nawa, serta perwakilan perangkat daerah teknis.
Wabup Haris Yocku menegaskan, pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, ia mengungkapkan bahwa usulan DOB Kabupaten Grime Nawa belum tercatat secara resmi di tingkat pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong proses tersebut melalui jalur politik.
“Kami akan terus dorong dengan berbagai cara, termasuk pendekatan politik, agar DOB ini bisa segera diproses di pusat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung komunikasi Bupati Jayapura dengan pimpinan di tingkat nasional yang disebut merespons positif rencana pemekaran tersebut.
Baca juga: Kepala Daerah Saireri Kompak, DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara Masuk Tahap Final
Dalam kesempatan itu, Haris menekankan pentingnya soliditas tim pemekaran yang telah dibentuk. Ia meminta seluruh pihak tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Tim ini harus satu komando. Tidak boleh terpecah, karena tujuan kita satu, yaitu mewujudkan DOB,” ujarnya.
Selain persoalan koordinasi, kendala lain yang mencuat adalah dokumen usulan yang dinilai sudah tidak berlaku atau kadaluarsa. Pemerintah daerah pun meminta tim segera menyusun dokumen baru dalam waktu singkat.
“Kami beri waktu satu sampai dua minggu, maksimal satu bulan. Setelah itu dokumen harus siap untuk diajukan kembali,” katanya.
Di sisi lain, perdebatan soal nama wilayah menjadi isu sensitif yang belum menemukan titik temu. Dua opsi utama yang mengemuka adalah tetap menggunakan nama Grime Nawa atau menggantinya dengan Nimboran Raya.
Menurut Haris, penentuan nama bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut identitas dan wibawa daerah ke depan.
“Nama ini harus dipikirkan matang. Ini bukan hanya soal sebutan, tetapi menyangkut jati diri wilayah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, intelektual, pemuda hingga perempuan, untuk kembali bermusyawarah guna menentukan nama terbaik.
Lebih lanjut, Wabup juga menyarankan agar pembahasan tidak hanya dilakukan di kantor pemerintahan, tetapi juga di wilayah asal, khususnya di kawasan lembah Grime Nawa, agar diskusi lebih kontekstual dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat setempat.
Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pemekaran wilayah tersebut sebagai bagian dari janji politik kepala daerah.
“Kami tidak hanya bicara, tapi bekerja. Harapan kami, proses ini berjalan lancar dan mendapat dukungan semua pihak,” tutupnya.
Laporan: M. Irfan
