Foto: istimewa | Tampak Yanni, SH., M.Sos Anggota KEPP Otsus bersama Waket I MRP, Pdt. Robert Horik, MA., dan Ketua Pokja Agama, Frits Mambrasar, S.Sos., MH., disela pertemuan, Kamis (25/6).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Kelangkaan guru Pendidikan Agama Kristen di Papua dinilai bukan sekadar persoalan kekurangan tenaga pendidik, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi pembentukan karakter, moral, dan spiritual generasi muda Papua.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang diprakarsai Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Kamis (25/6). Forum itu dihadiri Wakil Ketua 1 MRP Pdt. Robert Horik, MA., Frits Mambrasar, S.Sos.,MH., ketua Pokja Agama MRP bersama sejumlah anggota Pokja lainnya, Izak Hikoyabi, SE., M.KP., Benny Sweny, S.Sos., Dorince Mehue, SE., pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, perwakilan gereja, Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejak tahun 2006 hampir tidak pernah dilakukan rekrutmen guru Pendidikan Agama Kristen. Akibatnya, banyak sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP, mengalami kekurangan guru sehingga pelayanan pendidikan agama kepada peserta didik belum berjalan secara optimal.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, integritas, dan nilai-nilai kehidupan sejak usia dini.
“Pelajaran agama bukan sekadar mata pelajaran di sekolah. Dari sanalah karakter, keimanan, etika, dan integritas anak-anak Papua dibangun. Jika fondasi ini lemah, maka dampaknya akan dirasakan masyarakat di masa depan,” ujar Yanni.
Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah seorang guru agama harus mengajar ratusan siswa di beberapa sekolah sekaligus. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang terpaksa menugaskan guru mata pelajaran lain untuk mengajar Pendidikan Agama Kristen meski tidak memiliki latar belakang maupun kompetensi yang sesuai.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperlebar kesenjangan pelayanan pendidikan di berbagai wilayah Papua.
Baca juga: Yanni ke MRP: Revisi PP Harus Jadi Jalan Memuliakan Orang Asli Papua, Bukan Sekadar Mengubah Aturan
Lebih jauh, Yanni menilai penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan menambah formasi guru. Papua, katanya, membutuhkan arah pembangunan sumber daya manusia yang terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi melalui Grand Design Penguatan SDM Berbasis Otonomi Khusus.
Ia menjelaskan, grand design tersebut harus menjadi peta jalan pembangunan manusia Papua, sehingga kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, hingga profesi strategis lainnya dapat dipersiapkan secara sistematis sesuai kebutuhan daerah.
“Selama ini kita cenderung menyelesaikan persoalan secara parsial. Padahal Papua membutuhkan kebijakan besar yang mampu menghubungkan seluruh sektor pembangunan SDM agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” katanya.
Di sektor pendidikan, Yanni mengusulkan pemetaan kebutuhan guru Pendidikan Agama Kristen di seluruh Tanah Papua sebagai dasar penyusunan formasi ASN maupun PPPK. Ia juga mendorong kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP), penyediaan beasiswa bagi calon guru agama, penerapan skema ikatan dinas, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.
Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota harus diperkuat. Menurutnya, pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan tidak boleh menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan guru agama di sekolah-sekolah.
Yanni menegaskan bahwa investasi terbesar Otonomi Khusus Papua harus diarahkan pada pembangunan manusia, karena pendidikan agama merupakan salah satu benteng utama dalam membangun karakter, etika, serta kehidupan sosial yang harmonis.
“Kalau pendidikan agama tidak berjalan baik, kita akan kehilangan ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai moral generasi Papua. Karena itu, pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pokja Agama MRP membentuk tim khusus yang akan melakukan kajian lebih mendalam serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah sebagai langkah strategis mengatasi krisis guru Pendidikan Agama Kristen di Papua.
Laporan: M. Irfan
