Kontrak Politik di Lapangan Hamadi Kini Ditagih Orang Serui

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Foto: Andre | Kampanye di Lapangan Hamadi, Gubernur Matius Fakhri menandatangani kesepakatan Sekda dari Saireri, Kamis (31/7/25). 

banner 325x300

Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Ketua Reposisi Orang Serui, Petrus Mambai, menagih komitmen politik yang pernah disepakati bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, SIK.,MH., dan Aryoko AF. Rumaropen, SP., M.Eng., saat kampanye pemenangan di Lapangan Tunas Muda, Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura, Kamis (31/7/25).

Dalam kesepakatan itu, masyarakat Saireri khususnya
dari Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen meminta agar jika pasangan MARIYO terpilih, posisi orang ketiga di Pemerintah Provinsi Papua atau Sekretaris Daerah (Sekda) harus berasal dari orang Saireri, terutama dari Serui.

Permintaan tersebut didasarkan pada representasi wilayah, mengingat Wakil Gubernur telah mewakili Biak dan Supiori, sementara Yapen belum terakomodasi.

Petrus Mambai menegaskan, dukungan politik masyarakat Saireri kepada pasangan MARIYO pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) bukan tanpa dasar.

Pada putaran pertama Pilkada Papua, pasangan MARIYO kalah di sejumlah basis orang Serui, termasuk di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun, pada PSU, dukungan politik dialihkan sehingga pasangan MARIYO berhasil bangkit dan unggul di putaran kedua.

“Pengalihan dukungan itu adalah keputusan politik masyarakat. Karena itu ada konsekuensi politik yang telah kami sepakati bersama. Salah satunya adalah komitmen menempatkan orang Serui sebagai Sekda Papua,” ujar Mambai saat ditemui di Jayapura, Jumat malam (13/2).

Baca juga: Bukan Sekedar Dukung, Orang Serui Desak MDF-AR Angkat Putra Daerah Jadi Sekda

Ia menambahkan, kesepakatan tersebut bukan sekadar janji lisan, melainkan kontrak politik yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Papua saat kampanye, disaksikan ribuan massa di Lapangan Tunas Muda Hamadi serta publik secara luas. Karena itu, menurutnya, pernyataan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada konstituen.

Dalam kesempatan yang sama, Petrus Mambai didampingi Ketua Serui Bersatu, Niko Ansanay, serta Sekretaris Reposisi Orang Serui, Timotius Raiwaki. Mereka menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan tiga nama calon Sekda Papua, dua di antaranya berasal dari orang Serui dan satu sebagai alternatif. Menurut mereka, mekanisme pengusulan Sekda memang akan mengerucut pada tiga nama yang kemudian diserahkan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan satu nama definitif.

“Kami hanya meminta Gubernur konsisten pada kesepakatan yang sudah ditandatangani. SDM orang Serui cukup dan layak untuk mengisi jabatan Sekda Papua. Jangan mempermainkan aspirasi kami,” tegas Mambai.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan karena hingga kini pihaknya belum mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Gubernur Papua, meskipun surat permohonan audiensi telah disampaikan. Menurutnya, komunikasi mereka kerap terhambat oleh pihak-pihak di sekitar gubernur.

“Orang Serui konsisten memenangkan MARIYO pada PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen dan sejumlah basis orang Serui di Jayapura. Ini harus diingat sebagai bagian dari komitmen politik bersama,” tutup Petrus Mambai.

Laporan: Andre Fonataba

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *