Foto: Irfan | Tampak suasana mediasi di Aula Cycloop Mapolres Jayapura
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi pemalangan kembali melumpuhkan dunia pendidikan di Kabupaten Jayapura. SD Negeri Inpres Harapan di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, hingga kini masih beroperasi secara terbatas akibat sengketa lahan yang belum terselesaikan.
Sejak Minggu, 12 April 2026, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. Ratusan siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara normal dan harus berbagi ruang dengan sekolah lain.
Kepala SD Negeri Inpres Harapan, Suhartini Hidayat, mengungkapkan kondisi ini bukan hal baru. Permasalahan lahan bahkan sudah terjadi sejak awal pembangunan sekolah pada 2025.
“Sudah masuk tahun kedua pembangunan, tapi kami merasa belum ada tanggapan memadai dari pemerintah terkait penyelesaian lahan,” ujarnya usai mediasi di Aula Cycloop, Polres Jayapura, Selasa (21/4/2026).
Baca juga: Mediasi Buntu, Pemilik Lahan Bertahan Palang SDN Inpres Harapan
Akibat keterbatasan ruang, siswa terpaksa menumpang dan berbagi fasilitas dengan SMP Negeri 4 serta SMA Lentera Harapan. Proses belajar pun dilakukan secara bergantian dengan durasi yang sangat terbatas.
“Anak-anak hanya belajar sekitar tiga jam di pagi hari, lalu dilanjutkan oleh siswa SMP dan SMA. Semua harus bergilir,” jelasnya.
Situasi ini semakin memprihatinkan karena terjadi menjelang ujian. Siswa hanya memiliki waktu sekitar lima minggu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kenaikan kelas.
Khusus siswa kelas enam, mereka juga akan menghadapi ujian praktik dan ujian sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 8 Mei 2026.
Untuk tes kemampuan akademik (TKA), pihak sekolah bahkan harus menumpang di SMK Pertanian Pembangunan di Kampung Harapan. Suhartini mengaku bersyukur atas dukungan tersebut.
“Kami sangat terbantu. Kepala sekolah di sana menerima kami dengan baik, sehingga TKA tetap bisa berjalan,” katanya.
Saat ini, SD Negeri Inpres Harapan memiliki sekitar 421 siswa dengan 26 tenaga pendidik, ditambah staf sekolah. Dengan jumlah tersebut, keterbatasan ruang belajar menjadi persoalan serius.
Pihak sekolah pun berharap sengketa lahan segera diselesaikan. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar proses belajar mengajar kembali normal.
“Kami berharap persoalan ini bisa selesai secepatnya, bahkan kalau bisa bulan ini. Supaya anak-anak bisa belajar dengan maksimal,” tutupnya.
Laporan: M. Irfan
