Foto: ist / Tampak pertemuan di Hambalang
Sarmi, Jurnal Mamberamo Foja – Kehadiran Calon Wakil Bupati Sarmi, Jumiarti, dalam sebuah acara di Hambalang belakangan ini memicu spekulasi.
Namun, Ketua Pemuda Adat Kabupaten Sarmi, Esau Sawery, menegaskan bahwa Jumiarti tidak diundang secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto seperti yang beredar di publik.
“Informasi yang menyebut ada undangan langsung dari Presiden Prabowo itu tidak benar. Ini hanya upaya untuk membangun narasi yang menyesatkan guna mengalihkan perhatian dari persoalan lain yang lebih besar,” ujar Esau di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Esau mengaitkan hal ini dengan berbagai permasalahan dalam Pilkada Sarmi 2024, yang dinodai oleh dugaan kecurangan.
Ia menyebut setidaknya tujuh kasus pidana pemilu telah diproses di Pengadilan Negeri Sarmi, dengan seluruh terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Namun, putusan tersebut tidak sempat dijadikan bukti tambahan dalam sidang sengketa Pilkada Sarmi di Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK lebih cepat menjadwalkan pembacaan putusan dismissal.
“Kalau saja diberikan waktu lebih, sidang pembuktian di MK bisa saja berlanjut,” kata Esau.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan Ketua Bawaslu Sarmi, Obet Cawer, dalam memberikan kesaksian yang tidak sesuai fakta di MK, serta isu gratifikasi.
Tak hanya itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Eduard Dimomonmau, juga dikaitkan dengan pelanggaran netralitas ASN dan dugaan penyalahgunaan dana kampung untuk kepentingan politik.
Jumiarti Hadir Bersama Rombongan PBB
Berdasarkan informasi yang diperoleh, acara yang dihadiri Jumiarti adalah Silaturahmi Kebangsaan Koalisi Indonesia Maju, yang digelar oleh DPP Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, pada 14 Februari 2025.
Sebagai tuan rumah, Partai Gerindra mengundang ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), termasuk Partai Bulan Bintang (PBB). Dalam kesempatan itu, DPP PBB diperbolehkan membawa 15 pengurusnya.
Diduga, Jumiarti yang merupakan kader PBB dari Kabupaten Sarmi ikut serta dalam rombongan DPP PBB, sehingga terlihat hadir dalam acara tersebut.
Meskipun menjabat sebagai Ketua DPC PBB Sarmi, Jumiarti ternyata tidak mendapatkan dukungan dari DPP PBB dalam Pilkada Sarmi 2024.
“DPP mungkin menilai dia masih butuh pengalaman politik lebih banyak sebelum layak maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ungkap Esau.
Sebagai catatan, pada Pilkada Sarmi 2024, DPP PBB justru mengusung pasangan Yanni-Jemmi. Dalam wawancara dengan media pada 16 Agustus 2024, Plt Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, menyebut bahwa Yanni dipilih karena dinilai memiliki kapasitas lebih besar untuk memimpin Kabupaten Sarmi.
Tak Perlu Eksploitasi Politik
Terkait beredarnya foto Jumiarti bersama Presiden Prabowo dalam acara tersebut, Esau mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakannya sebagai alat kampanye.
“Semua orang bisa berfoto dengan presiden. Itu bukan berarti ada dukungan politik atau undangan khusus,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Jumiarti seharusnya tidak memanfaatkan kehadirannya di acara tersebut sebagai bahan kampanye, apalagi dengan mengaitkan dirinya secara langsung dengan Presiden Prabowo atau Partai Gerindra.
“Menggunakan acara partai lain untuk kepentingan pribadi seperti ini bukanlah cara yang elegan dalam berpolitik,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Partai Gerindra juga akan merayakan HUT ke-17 pada 15 Februari 2025 di Sentul International Convention Center (SICC).
Laporan: Irfan
