Foto: Irfan | Tampak Bupati Jayapura Dr Yunus. Wonda, SH., MH., ketika memberikan keterangan pers kepada media usai memimpin rapat bersama OPD di salah satu hotel di Sentani, Kamis (26/3).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Bupati Jayapura Yunus Wonda menyoroti serius persoalan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, hingga pengelolaan dana kampung yang dinilai masih jauh dari
tertib administrasi.
Dalam keterangannya, Wonda mengungkapkan bahwa jumlah ASN di Kabupaten Jayapura saat ini mencapai sekitar 5.600 orang. Namun, di balik itu terdapat ratusan tenaga honorer yang keberadaannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Ada honorer yang direkrut bukan berdasarkan SK Bupati, tetapi karena faktor kedekatan atau keluarga. Ini tidak boleh dan menjadi beban keuangan daerah,” tegasnya.
Baca juga: YW: Pusat Belum Putuskan, ASN Masih Kerja dari Rumah
Ia memperingatkan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika tekanan terhadap keuangan daerah semakin besar, tenaga honorer tanpa dasar administrasi yang sah berpotensi menjadi pihak pertama yang akan dirumahkan.
“Kalau keuangan daerah semakin terbatas, yang tidak punya dasar jelas pasti akan dirumahkan lebih dulu,” ujarnya.
Tak hanya soal ASN, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan dana kampung. Wonda mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 terjadi penurunan signifikan alokasi dana kampung di Kabupaten Jayapura.
Jika sebelumnya setiap kampung menerima sekitar Rp1 miliar, kini rata-rata hanya berkisar Rp300 juta. Bahkan, hanya dua kampung yang mendapatkan alokasi hingga Rp500 juta.
Menurutnya, penurunan ini tidak lepas dari lemahnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat kampung. Dari total 139 kampung, hampir seluruhnya disebut belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara memadai.
“Hampir semua kampung belum punya SPJ. Ini masalah serius yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Ingatkan OPD: Jangan Tambah Honorer Sembarangan
Wonda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung, khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan. Ia mengingatkan bahwa setiap dana yang diterima harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas.
“Ada hak yang diterima, tapi ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu SPJ. Kalau tidak dipenuhi, tentu berdampak pada penyaluran anggaran berikutnya,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih selektif dalam menyusun dan menjalankan program kerja.
Prioritas anggaran, kata dia, harus diarahkan pada program yang benar-benar penting dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang tidak prioritas harus dikurangi. Kita harus realistis dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
