Foto: istimewa | Tampak Bupati Roby W. Rumansara, SP., MH., ketika berada di Kampung Rapamrey, Distrik Sawai, Senin (4/8).
Kasonaweja, Jurnal Mamberamo Foja – Bupati Mamberamo Raya, Roby Wilson Rumansara, SP.,MH., angkat bicara soal beredarnya foto dirinya yang tampak menyerahkan uang kepada warga di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir.
Foto yang viral di media sosial itu menimbulkan beragam spekulasi. Namun, Bupati Roby menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan politik, apalagi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua.
“Uang itu saya berikan sebagai bentuk terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyediakan makanan saat kunjungan kerja saya. Tidak ada kaitan dengan PSU,” tegasnya, kepada Jurnal Mamberamo, di Kampung Rapamrey, Distrik Sawai Senin (3/8).
Roby menjelaskan, dirinya sedang menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan untuk memantau kesiapan PSU di beberapa distrik. Dalam kunjungan ke Kampung Kapeso, ia menyerahkan sejumlah uang kepada warga yang dipercaya untuk dibagikan kepada para ibu-ibu yang telah memasak.
“Bukan saya serahkan satu-satu. Saya kasih ke satu orang yang dipercaya. Ini bukan kampanye, bukan money politic,” ujarnya.
Roby menilai wajar bila ia memberikan apresiasi atas kebaikan masyarakat. “Kalau ada warga bawa pinang, hasil kebun, makanan, tidak mungkin saya diam. Itu bentuk kepedulian saya sebagai bupati,” tambahnya.
Ia menyebut hal serupa juga dilakukan di kampung lain. “Saya bantu warga yang sakit, berduka, bahkan gereja. Itu bentuk kehadiran pemerintah, bukan kepentingan politik,” katanya.
Bupati Roby juga menyayangkan narasi provokatif di media sosial. Ia mengimbau para pengguna grup Facebook ‘Mamberamo Membangun’ agar tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan.
“Grup itu dibuat untuk menyatukan ide, bukan untuk memprovokasi. Kalau dipakai untuk hal negatif, kita malah buang energi,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini tegaskan bahwa selama kunjungan ke kampung-kampung, dirinya tidak pernah berkampanye. “Saya hanya himbau warga untuk datang ke TPS pada 6 Agustus. Itu saja. Kampanye adalah urusan partai politik, bukan pemerintah,” katanya.
Roby berharap pelaksanaan PSU berjalan aman tanpa kecurangan. Ia juga mengingatkan, jika ada persoalan yang berujung ke Mahkamah Konstitusi, maka APBD daerah juga akan terdampak.
“Pemerintah daerah hanya memantau. Teknisnya adalah tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Kita ingin proses PSU ini berjalan jujur, adil, dan damai,” tutupnya.
Laporan: Roy
