Foto: Andre | Tampak sejumlah Aktivis Muda asal Kabupaten Waropen ketika memberikan keterangan pers, di Jayapura, Selasa (22/7)
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Sejumlah pemuda dan aktivis Waropen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua mendesak Bupati FX Mote untuk menepati janji-janji politiknya dalam 100 hari kerja. Mereka menilai arah kebijakan Bupati saat ini tidak jelas dan cenderung menyimpang dari komitmen awal yang pernah disampaikan kepada publik.
Tokoh aktivis muda Waropen, Rando Rudamaga, menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati FX Mote belum menunjukkan output nyata selama periode 100 hari kerja.
“Program prioritas yang dijanjikan tidak jelas arahnya. Komitmen Bupati kepada rakyat seolah hanya formalitas saat kampanye. Janji adalah tanggung jawab, bukan sekadar ucapan yang dilupakan,” tegas Rando saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Selasa (22/7).
Rando menyebut beberapa janji Bupati yang belum terealisasi, antara lain:
– Pengaktifan Bandara Botawa yang belum menunjukkan progres apapun,
– Pembangunan border penyangga untuk Pelabuhan Kapal Pelni,
– Pembangunan talut Asrama Mahasiswa Waropen di Jayapura,
– Biaya Mubes IV IMAWAR yang belum jelas,
– Dan revisi SK DPRK Waropen yang menuai kontroversi.
Menurut Rando, respons Bupati selama ini cenderung reaktif dan tidak terbuka. “Setiap ada kritik, yang muncul justru pembelaan dari orang-orang dekatnya. Kenapa bukan Bupati sendiri yang tampil menjelaskan ke publik? Atau minimal, miliki juru bicara resmi,” tambahnya.
Sementara itu, aktivis lainnya, Michel Sineri, mempertanyakan kesepakatan sepihak Bupati Waropen dengan PT Belibis Putra Mandiri terkait subsidi kapal cepat Express Bahari senilai Rp6 miliar.
“Kami nilai keputusan ini dipaksakan, tidak melalui persetujuan DPRK maupun dinas terkait. Yang sering naik kapal cepat itu hanya para pejabat, bukan masyarakat kecil. MOU ini tidak berpihak pada rakyat,” ujar Michel.
Ia juga menyoroti ketidakadilan pembayaran honor aparat kampung dan Bamuskam di 11 distrik. “Hak mereka baru dibayar satu bulan, padahal seharusnya triwulan. Ironisnya, pembayaran penuh justru hanya diberikan ke kampung-kampung di Distrik Kirihi Walai. Ini tidak adil!” tegas Michel.
Para aktivis mengingatkan bahwa Waropen adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu. “Bupati jangan jadikan daerah ini sebagai ladang kepuasan pribadi atau kelompok. Rakyat menuntut keadilan dan transparansi,” pungkas Michel.
Laporan: Andre Fon
