Foto: Willy | Elias Basutey, S.Pd Ketua Sementara DPR Kabupaten Mamberamo Raya, saat diwawancarai di Burmeso, Sabtu (21/6).
Burmeso, Jurnal Mamberamo Foja — Ketua Sementara DPRK Mamberamo Raya, Elias Basutey, S.Pd., menyoroti rencana rotasi pejabat eselon II yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati dalam waktu dekat. Ia menegaskan, proses rotasi tersebut harus mengedepankan kompetensi serta jejaring kerja pejabat yang bersangkutan, bukan berdasarkan kedekatan atau tekanan politik.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas seperti sekarang, daerah ini butuh pejabat yang bukan hanya mengandalkan APBD. Kita butuh figur yang bisa mencari dan membawa masuk anggaran dari luar, baik dari provinsi maupun kementerian di Jakarta,” ujar Elias saat ditemui di kediamannya di Burmeso, Sabtu (21/6).
Menurut politisi Partai Golkar itu, koneksi ke luar daerah menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan, mengingat Mamberamo Raya masih menghadapi banyak ketertinggalan, terutama dari sisi infrastruktur dasar.
“Pejabat yang hanya duduk tunggu dana APBD itu sudah tidak relevan. Kita butuh kepala dinas yang punya relasi, bisa lobi ke provinsi dan pusat, dan tahu bagaimana menarik anggaran tambahan,” tandasnya.
Sebagai Ketua Tim Koalisi pasangan Roby Rumansara – Kevin Totouw, Elias menilai rotasi kali ini seharusnya menjadi langkah penting untuk memperkuat mesin birokrasi yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Ia pun mengingatkan agar proses ini tidak dijadikan ajang bagi-bagi jabatan atau balas budi kepada kelompok tertentu.
“Masyarakat di seluruh wilayah, dari Nadofuai sampai Yoke, menaruh harapan pada pemerintahan ini. Karena itu, pejabat yang dipilih pun harus punya visi, kerja nyata, dan jaringan kuat. Jangan hanya berdasarkan hubungan keluarga atau tim sukses,” tegasnya.
Lebih jauh, Elias mengkritisi lambannya proses rotasi jabatan sejak pelantikan kepala daerah pada 20 Februari lalu. Ia menyebut, kekosongan arah dan lemahnya koordinasi di beberapa OPD telah membuat program 100 hari kerja Bupati gagal dilaksanakan secara optimal.
“Program 100 hari gagal total karena belum ada penyegaran birokrasi. Padahal seharusnya rotasi dilakukan segera setelah pelantikan agar program berjalan serempak,” ucap Elias.
Ia pun menegaskan bahwa lembaga DPRK yang ia pimpin siap mendukung seluruh program strategis kepala daerah, selama berpihak pada rakyat dan selaras dengan janji politik saat masa kampanye.
“Kami di DPRK siap dukung semua langkah Bupati dan Wakil Bupati sepanjang itu mendorong kemajuan daerah. Tapi struktur birokrasi harus dibenahi dulu. Kita butuh orang-orang yang berani kerja, bukan hanya cari aman,” tutup Elias.
Laporan: Willy
