Bagi Hasil Bukan Hadiah Politik, Tapi Kewajiban Negara
Oleh: Victor Buefar – Pemerhati Politik
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Sebuah video yang beredar di grup-grup WhatsApp menampilkan Ketua HIPMI tengah berorasi di salah satu lokasi di Kota Jayapura.
Sayangnya, isi orasi tersebut justru mengarah pada narasi yang menyesatkan, khususnya terkait dana bagi hasil tambang Freeport dan peran partai politik dalam proses itu. Izinkan saya memberikan tanggapan untuk meluruskan kekeliruan tersebut.
Pertama, penting untuk dipahami bahwa sistem bagi hasil tambang terutama dari PT Freeport Indonesia bukan merupakan wewenang partai politik mana pun. Mekanismenya telah diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional, melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksananya. Negara, melalui instrumen hukum yang sah, berkewajiban mendistribusikan bagian keuangan kepada daerah-daerah pemilik sumber daya alam, termasuk Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah, tanpa memandang afiliasi politik masyarakatnya.
Kedua, mengaitkan hak konstitusional suatu daerah dengan keberpihakan terhadap partai tertentu adalah bentuk manipulasi logika publik dan berpotensi menjadi disinformasi. Jika seluruh warga Mimika memilih Partai A, apakah mereka kemudian kehilangan hak atas dana bagi hasil dari tambang yang berada di wilayah adat mereka? Jelas tidak. Hak atas sumber daya adalah hak legal dan moral yang dijamin oleh negara, bukan bentuk hadiah dari partai politik mana pun.
Ketiga, pernyataan Ketua HIPMI dalam video tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme tata kelola negara, atau lebih buruk lagi, indikasi upaya menggiring opini publik dengan pendekatan politik yang tidak sehat. Padahal, HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda semestinya menjaga netralitas dan berfokus pada penguatan sektor ekonomi, bukan terseret dalam agitasi politik yang menyesatkan.
Sebagai penutup, saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh orasi yang berapi-api namun miskin substansi. Pilkada adalah ruang adu gagasan dan rekam jejak, bukan panggung untuk menyebarkan disinformasi yang menciptakan persepsi semu.
Mari kita jaga kualitas demokrasi di Papua dengan tetap kritis, rasional, dan menjunjung tinggi kebenaran.
#SalamPerjuangan #MasyarakatCerdas #DemokrasiSehat
