Foto: Irfan | Nampak Elisa Bouway, Ketua LPRI Provinsi Papua ketika memberikan keterangan pers, Kamis (21/5) sore kemarin di gunung merah.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, Elisa Bouway, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan para siswa dan tidak berubah menjadi program “makanan basi gratis”.
Pernyataan itu disampaikan Elisa Bouway saat ditemui di kawasan Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (21/5/2026) sore.
Menurut Elisa, program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk membantu para pelajar dari tingkat SD hingga SMA.
“Program ini sangat membantu anak-anak sekolah karena dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan anak,” ujarnya.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Elbo itu menilai pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan banyak persoalan yang perlu segera dibenahi. Ia meminta pemerintah daerah, tim pelaksana SPPG, hingga pemerintah pusat turun tangan melakukan evaluasi total.
“Program ini harus dievaluasi dan dikoreksi. Anggaran yang digunakan sangat besar, sehingga pelaksanaannya juga harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan kerugian,” tegasnya.
Elbo menyoroti adanya laporan makanan yang diterima siswa dalam kondisi kurang layak konsumsi karena proses distribusi yang dinilai tidak maksimal. Ia menyebut kondisi itu tidak boleh terus terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Jangan sampai makanan basi terus diberikan kepada siswa-siswi di Papua. Sangat disayangkan kalau makanan akhirnya dibuang, padahal anggaran yang dikeluarkan sangat besar,” katanya.
Baca juga: Aktivis Jayapura Tegas Tolak Demo Ganti Ketua DPRK: Ini Bukan Suara Rakyat
Selain itu, Elisa menilai pihak sekolah dan orang tua seharusnya dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sekolah lebih memahami kondisi siswa di lapangan, sementara orang tua mengetahui kebutuhan dan selera makan anak-anak mereka.
“Yang tahu kondisi riil di sekolah adalah pihak sekolah. Sementara yang paling tahu selera makan anak adalah orang tua. Jadi mereka harus dilibatkan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola menu yang dianggap seragam dan tidak mempertimbangkan preferensi makanan setiap anak.
“Tidak semua anak suka ayam. Ada yang lebih suka telur atau ikan. Selera makan setiap anak berbeda-beda, dan orang tualah yang paling memahami itu,” jelas Elbo.
Dalam kesempatan itu, Elisa turut menyinggung program bantuan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan bantuan pangan bagi siswa.
Menurutnya, penyaluran bantuan yang melibatkan langsung orang tua dinilai lebih efektif karena keluarga dapat menyesuaikan kebutuhan makanan anak masing-masing.
“Kalau orang tua dilibatkan, maka pengaturan porsi dan menu makan anak bisa lebih tepat. Ini juga mengurangi risiko makanan terbuang karena tidak disukai atau sudah tidak layak konsumsi,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
