Foto: Irfan | Nampak Ketua DPRK Ruddy Bukanaung, SE., ketika didampingi Wakil Ketua I Piet Hariyanto Soyan, Wakil Ketua II Petrus Hamokwarong,S.IP., dan Wakil Ketua III Nelson Yohosua Ondi,S.IP., ketika menyerahkan rekomendasi DPRK Jayapura atas LKPJ Bupati Jayapura T. A 2025 kepada Wabup, Haris Richard S. Yocku, S.H., Rabu, (20/5).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — DPR Kabupaten Jayapura resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRK Jayapura, Rabu (20/5/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung didampingi Wakil Ketua I Piet Hariyanto Soyan, Wakil Ketua II Petrus Hamokwarong, dan Wakil Ketua III Nelson Yohosua Ondi, serta dihadiri anggota DPRK Jayapura.
Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku, S.H., bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan unsur Forkopimda.
Penyerahan rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua DPRK Jayapura bersama jajaran pimpinan dewan kepada Wakil Bupati Jayapura sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Usai rapat paripurna, Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Jayapura yang telah membahas LKPJ Bupati secara intensif hingga menghasilkan berbagai rekomendasi penting untuk pemerintah daerah.
“Saya mau sampaikan bahwa pemerintah daerah dan DPR itu adalah mitra. DPR menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan kami menjalankan pemerintahan sesuai hasil pengawasan tersebut,” kata Haris Yocku kepada wartawan.
Baca juga: “Paripurna DPRK Jayapura: Bupati YW Paparkan Realisasi APBD di Atas 92 Persen”
Ia mengaku bersyukur seluruh laporan yang sebelumnya disampaikan Bupati Jayapura telah dikaji oleh DPRK secara menyeluruh dan kini dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
“Terima kasih kepada seluruh teman-teman DPR yang sudah bekerja maksimal. Semua rekomendasi ini nantinya akan saya serahkan kepada bapak Bupati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Haris menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi DPRK Jayapura akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik ke depan.
“Saya akan memperhatikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang telah disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Dalam rekomendasi tersebut, DPRK Jayapura juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, di antaranya penerangan lampu jalan dan rencana penerbangan malam di Bandara Sentani.
Menanggapi hal itu, Haris mengakui pemerintah daerah telah berupaya membangun komunikasi dengan pihak bandara maupun pemerintah pusat agar penerbangan malam dapat direalisasikan.
“Kami sudah mengundang pihak bandara untuk membahas hal tersebut. Namun ada beberapa hal yang memang tidak bisa langsung diputuskan karena menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Jayapura saat ini terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar pelayanan penerbangan malam di Bandara Sentani dapat segera berjalan.
Sementara terkait penerangan lampu jalan, Haris optimistis program tersebut mulai direalisasikan tahun ini melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat.
“Saya dengar langsung bahwa bapak bupati akan menindaklanjuti program penerangan jalan bersama PUPR Provinsi Papua dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi DPR merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif demi mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam konteks inilah DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan harapan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” pungkas Haris Yocku.
Laporan: M. Irfan
